AKUNTABILITAS PENDANAAN ANGGARAN PARTAI POLITIK BERDASARKAN PASAL 39 UU NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

MUHAMMAD, IDHA NUGRAHA (2022) AKUNTABILITAS PENDANAAN ANGGARAN PARTAI POLITIK BERDASARKAN PASAL 39 UU NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG.

[thumbnail of bab 1,5 dapus.pdf] PDF
Download (695kB)
[thumbnail of Skripsi full Idha.pdf] PDF
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Perihal akuntabilitas pendanaan partai politik memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Hal ini dikarenakan, Parpol sebagai pelaku utama dalam kegiatan pemilihan umum mempunyai tanggung jawab dalam kehidupan demokrasi dan secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik masyarakat untuk mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan RepublikIndonesia perspektif maslahah mursalah. Terdapat beberapa permasalahan yang memerlukan pembahasan lebih lanjut dalam Penulisan ini yaitu bagaimana akuntabilitas pendanaan partai politik menurut UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan bagaimana perspektif maslahah mursalah terhadap akuntabilitas dalam lembaga partai politik. Penulisan ini bertujuan guna mengetahui akuntabilitas pendanaan anggaran partai politik terhadap tanggung jawab partai politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan mengetahui maslahah mursalah terhadap pelaksanaan akuntabilitas pendanaan partai politik berdasarkan fungsi dan peran partai politik. Penulisan ini termasuk dalam Penulisan kepustakaan (libarary research) yaitu peneltian yang dilaksanakan berdasarkan konteks. Jenis Penulisan yang digunakan penulis adalah deskriptif kualitatif. Metode yang di gunakan oleh Penulis yaitu menggunakan metode deskriptif yang di mana Penulis mendeskripsikan hasil Penulisan yang telah di lakukan oleh Penulis. Penulis menyimpulkan akuntabilitas terhadap pendanaan anggaran dalam pengelolaan keuangan partai politik belum dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sebagaimana seharusnya menjadi hak publik dalam mengetahui keterbukaan terkait dana oleh pihak atau lembaga terkait yaitu partai politik.Pengelolaan keuangan Partai Politik belum diaudit oleh akuntan publik sebagaimana ketetapan dalam Pasal 39 dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 yang seharusnya di umumkan setiap tahun secara periodik. Dalam hal ini penulis menganalisis berdasarkan sumber data dan analisa berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, bahwa pendanaan anggaran partai politik masih belum merealisasikan laporan anggaran partai politik, lapoan neraca, dan laporan arus kas secara akuntabilitas. Bila dikaitkan dengan masalah Bantuan Keuangan partai politik, bahwasanya tujuan dari bantuan keuangan untuk partai politik untuk pendidikan politik dan pengkaderan untuk melahirkan suatu pemimpin yang berkualitas. Seperti yang dijelaskan dalam kaidah fiqhiyah sesuatu yang tidak sempurnya dengannya maka hukumnya wajib, pemimpin itu wajib hukumnya secara ijma ulama maka partai-partai pengusung pun harus ada, karena menjadi syarat dengan adanya peilihan pemimpin.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Subjects: Siyasah (Hukum Tata Negara)
Divisions: Fakultas Syariah > Siyasah (Hukum Tata Negara)
Depositing User: LAYANAN PERPUSTAKAAN UINRIL REFERENSI
Date Deposited: 13 Jan 2022 06:44
Last Modified: 13 Jan 2022 06:44
URI: http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/17104

Actions (login required)

View Item View Item