ANALISIS PUTUSAN HAKIM PERADILAN AGAMA TENTANG PERKARA PEMBATALAN HIBAH

INAYATUL, SYARIFAH (2022) ANALISIS PUTUSAN HAKIM PERADILAN AGAMA TENTANG PERKARA PEMBATALAN HIBAH. Masters thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (2MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Permasalahan hukum yang sering terjadi di dalam masyarakat seperti sengketa hibah menimbulkan konflik diantara para pihak. Pada akhirnya sengketa hibah akan bermuara ke lembaga peradilan, apabila dalam penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai kesepakatan di antara para pihak yang bersengketa. Ada beberapa pokok masalah yang dijadikan pembahasan tesis ini, yakni: Analisis terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara banding Nomor 0020/Pdt.G/2019/PTA.Bdl. tentang sengketa harta waris yang telah dihibahkan dan Tinjauan maslahah terhadap dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara banding Nomor 0020/Pdt.G/2019/PTA.Bdl. tentang sengketa harta waris yang telah dihibahkan Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dan Pertimbangan Hakim Tinggi Agama dalam Mengabulkan atau Menolak Permohonan Perkara Harta Waris yang telah di hibahkan. Metode penulisan tesis ini merupakan suatu penulisan yang menitik beratkan pada penelitian kepustakaan (Library Research) yang mana penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. dalam penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa (1) Bahwa tidak sahnya Surat Kuasa Pembanding dikarenakan banding Pembanding semula Tergugat secara formal dapat diterima berdasarkan Pasal 147 ayat (1) RBg Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, para pihak boleh diwakili oleh orang lain sebagai kuasanya yang secara khusus dan tertulis diberi kuasa untuk itu, kecuali apabila Pemberi Kuasa hadir sendiri. Oleh karena Yusrin Febria, S.H. dan kawan-kawan tidak pernah hadir di persidangan, bisa jadi mereka tidak merasa di rugikan karena sengketa tersebut. Maka berdasarkan Pasal 147 ayat (1) RBg Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, pemberian kuasa dari Yusrin Febria, S.H. dan kawan�kawan kepada M. Fadlil Hadi harus menyebut secara khusus mengenai pokok perkaranya, pihak-pihaknya, ke Pengadilan mana dan apakah terdapat hak substitusi atau tidak, artinya Surat Kuasa M. Fadlil Hadi kepada Dr. M. Yaman, S.H., M.H. dan Ramid, S.H. Tertanggal 9 Februari 2018 adalah tidak sah, oleh karena itu eksepsi Tergugat yang menyatakan Surat Kuasa tidak sah dapat dikabulkan dan oleh karena itu pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama mengenai eksepsi tidak tepat dan tidak benar, sehingga harus dibatalkan dengan mengadili sendiri, mengabulkan eksepsi Tergugat (2) Batasan pemberian hibah sebagai ilustrasi perkara tentang adanya gugatan sengketa tanah waris yang telah dihibahkan ditinjau dari Maslahah Mursalahah, adalah untuk kebaikan dan terpenuhinya rasa keadilan bagi ahlih waris yang lain, walaupun para fuqaha tidak membatasi pemberian hibah sebesar 1/3 dari jumlah harta yang dimiliki. Namun bila diberikan kepada orang lain kecuali ahli waris atau badan hukum maka tidak ada batasan. Tinjauan maslahah mursalahah terhadap pemberian hibah dengan batasan 1/3 ditinjau dari pasal 210 KHI adalah didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan (memberikan manfaat) dan menghindar kemudharatan.

Actions (login required)

View Item