HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM PENGANGKATAN MENTERI (APPOINTMET POWER) PADA SISTEM PRESIDENSIL PERSPEKTIF IMAM AL-MAWARDI

PANGGIH, FADHILLA PARAMADINA (2021) HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM PENGANGKATAN MENTERI (APPOINTMET POWER) PADA SISTEM PRESIDENSIL PERSPEKTIF IMAM AL-MAWARDI. Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Restricted to Repository staff only Download (14MB)
	PDF Download (14MB)

Abstract

ABSTRAK Pengangkatan menteri-menteri merupakan kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh presiden berdasarkan pasal 17 ayat (2) UUD 1945. Pelaksanaan pengangkatan menteri diatur lebih lanjut dalam bentuk syarat pengangkatan dan pemberhentian menteri pada Undang-Undang No. 39 tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Hadirnya syarat tersebut dapat berguna sebagai sarana kontrol yurudis bagi presiden agar tidak menyalahgunakan wewenangnya dalam mengangkat dan memberhentikan menteri. Hadirnya syarat-syarat ini menegaskan bahwa kewenangan presiden dalam mengangkat menteri boleh dilakukan secara bebas atau asal menunjuk. Akan tetapi, pada praktiknya presiden tidak selalu memastikan apakah personalia yang ditunjuk untuk diangkat menjadi menteri memenuhi syarat pengangkatan menteri yang telah diatur dalam Undang-Undang. Dalam hal ini, menurut pandangan Imam Al-Mawardi tentang pengangkatan menteri memiliki kesamaan dengan sistem presidensil Indonesia yaitu, memberikan kewenangan terhadap kepala negara atau khalifah mengangkat/memberikan jabatan menteri/wazir dalam memilih dan menentukan menteri sesuai dengan bidang dan tanggungjawabnya dengan cara menunjuk langsung menjadi seorang menteri. Adapun kepenulisan ini mengunakan metode penelitian secara yuridis normatif, di mana penulis menggunakan undang-undang, artikel jurnal, buku dan dokumen yang mendukung dalam menganalisa terkait relevansi antara pengangkatan menteri pada sistem presidensil dan pengangkatan menteri/wazir perspektif Imam Al-Mawardi. Dengan demikian, pengangkatan menteri pada sistem presidensil seharusnya menempatkan presiden yang merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dengan tidak menyalahgunakan kewenangannya dalam menunjuk menteri sehingga sesuai dengan syari’at Islam, yaitu pengangkatan menteri perspektif Imam Al-Mawardi. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengangkatan menteri yang diatur dalam UU No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara telah sesuai dengan syari’at Islam.

Actions (login required)

View Item