IMPLEMENTASI PASAL 104 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 15 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM TRAYEK PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)

MUCH, Z FAQU ROHMAN (2021) IMPLEMENTASI PASAL 104 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 15 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM TRAYEK PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung). Undergraduate thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	PDF Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Didasarkan kenyataan bahwa angkutan kota merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi terutama untuk kota-kota besar seperti Bandar Lampung. Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung mempunyai peranan penting sebagai dinas yang menangani bidang transportasi secara umum. Sehubungan dengan usaha-usaha untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, salah satu upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung adalah dengan meningkatkan pelayanan masyarakat dibidang jasa angkutan kota. Dishub sebagai fasilitator yaitu sebagai institusi yang menyediakan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan angkutan kota serta dishub sebagai evaluator yang mengawasi setiap kebijakan dan sarana prasarana yang disediakan. Mereka cenderung lebih mementingkan keuntungan semata sehingga sering terlihat angkutan kota terlihat tidak terawat, terbangkalai, dan tidak terjadwal serta izin trayek yang mati, tentu saja ini dapat merugikan masyarakat dan enggan menaiki angkutan kota. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Pasal 104 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek? dan Bagaimana Perspektif Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Pasal 104 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Pasal 104 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek. Untuk mengetahui Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 104 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif analitis yaitu dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut kemudian untuk memperoleh iii kesimpulan. Jenis penelitian ini lapangan (Field research) yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa buku, dokumen, peraturan perundang undangan, wawancara dan hasil dari penelitian. Implementasi Pasal 104 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek masih kurangnya ketegasan dalam pemberian sanksi dan mendukung Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek. Jika dikaitkan dengan Fiqh Siyasah yaitu Siyasah Dusturiyah dan Siyasah Tanfidziyah maka Implementasi Pasal 104 Peraturan Menteri Perhubungan No PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek, masih belum baik dimana dinas perhubungan harus mampu memberikan ketegasan sanksi terhadap angkutan kota sesuai dengan Pasal 104 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dangan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek

Actions (login required)

View Item