HUKUM POSITIF TENTANG PERLINDUNGAN ORANG TUA LANJUT USIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN RELEVANSINYA TERHADAP PENGEMBANGAN HUKUM KELUARGA DI INDONESIA (KAJIAN YURIDIS, PSIKOLOGIS DAN SOSIOLOGIS)

MITI, YARMUNIDA (2021) HUKUM POSITIF TENTANG PERLINDUNGAN ORANG TUA LANJUT USIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN RELEVANSINYA TERHADAP PENGEMBANGAN HUKUM KELUARGA DI INDONESIA (KAJIAN YURIDIS, PSIKOLOGIS DAN SOSIOLOGIS). PhD thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (2MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Abstrak Syariat Islam melalui penjelasan dari ayat-ayat al-Quran dan Hadis telah menetapkan perlindungan terhadap orang tua oleh anak dan keluarganya. Perintah agar anak berbakti kepada orang tua terutama ketika mereka sudah lanjut usia dan lemah menduduki posisi kedua setelah perintah ta’abbud kepada Allah. Dengan demikian seyogyanya tidak ada orang tua yang yang tidak diurus oleh anak dan atau keluarga dalam Islam. Pemerintah Indonesia sudah merumuskan dan menetapkan setidaknya 3 undang-undang yang mengatur tentang pemberian hak asasi orang tua lanjut usia, yaitu Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan terdapat dalam pasal 46 ayat 1 dan 2 tentang kewajiban anak terhadap orang tuanya, Undang-undang nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan Lanjut Usia secara keseluruhan pasal mengatur tentang upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan sosial kepada lanjut usia potensial dan tidak potensia, Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, orang tua termasuk dalam lingkup rumah tangga. Fenomenanya semakin banyak orang tua yang terlantar bahkan di usia senja dan renta semakin banyak anak menggugat harta orang tuanya. Rumusan masalah penelitian ini ada tiga yaitu Bagaimana aspek-aspek Yuridis, Psikologis, dan Sosiologis dalam Hukum Islam dan Hukum Positif tentang perlindungan orang tua lanjut usia?; Bagaimana Hukum positif tentang perlindungan lanjut usia di Indonesia Perspektif Hukum Islam?; Bagaimana hukum positif tentang perlindungan orang tua lanjut usia dalam perspektif hukum Islam dan relevansinya terhadap pengembangan hukum keluarga di indonesia? Tujuan penelitian ini untuk menganalisis aspek-aspek yuridis, psikologis, dan sosiologis dalam Hukum Islam dan Hukum Positif tentang perlindungan orang tua lanjut usia, menganalisis Hukum positif tentang perlindungan lanjut usia di Indonesia Perspektif Hukum Islam, dan menganalisis hukum positif tentang perlindungan orang tua lanjut usia dalam perspektif hukum islam dan relevansinya terhadap pengembangan hukum keluarga di Indonesia. Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan fiqh, ushul fiqh, filsafat hukum dan historis. Sumber data penelitian ada dua kategori yaitu sumber data primer yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan sumber data sekunder yaitu Quran, buku tafsir, hadis, kitab-kitab fikih, usul fikih, dan referensi lain yang relevan dengan pengaturan tentang perlindungan lanjut usia dengan menggunakan teknik dokumentasi. Data yang diperoleh diolah dengan editing, coding, reconstruction, display. analisis data dengan metode logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Aspek-aspek Yuridis, Psikologis, dan Sosiologis dalam Hukum Islam dan Hukum Positif tentang perlindungan orang tua lanjut usia bahwa secara Normatif Allah telah menetapkan bahwa anak wajib memberikan perlindungan lahir dan batin kepada orang tua terutama ketika orang sudah lanjut usia, demikian juga di dalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Kesejahteraan Lanjut Usia dan UPKDRT juga telah diatur tentang tanggung jawab pemerintah, anak dan masyarakat terhadap lanjut usia terlantar. Secara psikologis lanjut usia lebih sensistif, iiisering merasa kesepian dan membutuhkan kasih sayang dari orang-orang terdekatnya. Secara Sosiologis lanjut usia yang mendapat perlindungan dapat mencapai kondisi masa tua yang bahagia sehingga dia dapat berperan di dalam masyarakat. (2) Hukum positif tentang perlindungan lanjut usia di Indonesia Perspektif Hukum Islam bahwa Undang- Undang Perkawinan, Undang-Undang Kesejahteraan Lanjut Usia dan UPKDRT belum dapat mewujudkan perlindungan terhadap orang tua lanjut usia yang sejalan dengan tujuan penysariatan kewajiban anak berbakti kepada orang tua lanjut usia yaitu memelihara jiwa dan kehormatan orang tua lanjut usia. Pada Undang-Undang Perkawinan tidak diatur tentang akibat hukum jika anak tidak memelihara orang tuanya, hanya ada satu pasal yang mengatur tentang kewajiban anak terhadap orang tua. Undang-Undang Kesejahteraan Lanjut Usia lebih menekankan pada kewajiban pemerintah terhadap lanjut usia terlantar. UPKDRT lebih menekankan pada perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Orang tua termasuk dalam lingkup rumah tangga apabila orang tua ikut tinggal dalam rumah tangga dimaksud. Undan- Undang Kesejahteraan lanjut usia dan UPKDRT bersifat delik aduan, sehingga sulit mewujudkan perlindungan terhadap orang tua lanjut usia. (3) Hukum positif tentang perlindungan orang tua lanjut usia dalam perspektif hukum islam dan relevansinya terhadap pengembangan hukum keluarga di indonesia yaitu perlu diatur dalam Undang-Undang Khusus yang mengatur tentang perlindungan lanjut usia di Indonesia agar tercapai kemaslahatan yang dibutuhkan lanjut usia dan menghindarkan lanjut usia dari kemudaratan. Kewajiban pemeliharaan orang tua lanjut usia dan renta yang memiliki anak dan atau keluarga ada pada anak dan atau keluarganya. Pemerintah memberikan reward kepada keluarga yang merawat orang tua lanjut usia dengan baik, dan memberikan panismen kepada anak dan atau keluarga yang menelantarkan orang tua lanjut usia. Kewajiban pemerintah hanya memelihara lanjut usia terlantar sebatang kara. Pemerintah membuka peluang bagi pengusaha untuk mendirikan Rumah Ramah Lansia swasta/berbayar ivABSTRACT Islamic sharia law through the explanation of the verses of the Quran and Hadith has established the protection of parents by children and their families. The order for children to be devoted to their parents, especially when they are old and frailty, occupies the second position after the command of Ta’abbud to Allah. Therefore, there should be no parents who are not cared for by their children and or families in Islam. The Indonesian government has formulated and stipulated at least three laws that regulate the granting of human rights for elderly parents, namely Law Number 1 of 1974 concerning marriage contained in Article 46 paragraphs 1 and 2 concerning the obligations of children to their parents; Law Number 13 of 1998 concerning Elderly Welfare, which in its entirety, regulates the government's efforts to provide social services to potential and non-potential elderly; and Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence in which parents are included. The phenomenon is that more and more parents are neglected and their property sued by their children even in their old and frail age. There were three research formulations, namely: How is the juridical, psychological, and sociological aspects of Islamic Law and Positive Law regarding the protection of elderly parents?; How is the Positive Law on the protection of the elderly in Indonesia based on the perspective of Islamic Law?; and How is the Positive Law regarding the protection of the elderly parents in Indonesia in the perspective of Islamic Law and its relevance to the development of Family Law in Indonesia?. The aims of this study were to: analyze the juridical, psychological, and sociological aspects of Islamic Law and Positive Law regarding the protection of elderly parents; analyze the Positive Law on the protection of the elderly in Indonesia based on the perspective of Islamic Law; and analyze the Positive Law regarding the protection of the elderly parents in Indonesia in the perspective of Islamic Law and its relevance to the development of Family Law in Indonesia. The research method used is normative research with fiqh approach, usul al-fiqh, legal and historical philosophy. There are two categories of research data sources, namely primary data (Law Number 1 of 1974, Law Number 13 of 1998, Law Number 23 of 2004 and data sources) and secondary data (Quran, interpretation books, hadith, fiqh books, usul al-fiqh, and other relevant references on the protection of the elderly). The data obtained from the documentation technique is then processed by editing, coding, reconstruction, and display. Data analysis used deductive logic method. The results showed that (1) normatively Allah has determined Juridical, Psychological, and Sociological aspects in Islamic Law and Positive Law regarding the protection of elderly parents where children are obliged to provide physical and spiritual protection to parents, especially when parents are in old age. The Marriage Law, the Law on Elderly Welfare and the Law on the Elimination of Domestic Violence (UPKDRT) have also regulated the responsibilities of the government, children and society towards the elderly and neglected. Psychologically the elderly are more sensitive, often feel lonely and need love from those closest to them. Sociologically, elderly people who are vprotected can achieve a happy old age so that they can play a role in society; (2) the positive law regarding the protection of the elderly in Indonesia based on the perspective of Islamic Law shows that the Marriage Law, the Law on Elderly Welfare and the UPKDRT have not been able to realize protection for elderly parents in line with the objectives of the Islamic Law on the obligation of children to be filial to their parents. Elderly means maintaining the soul and honor of elderly parents. The Marriage Law does not regulate the legal consequences if the child does not take care of his parents, there is only one article that regulates the obligations of the child towards his parents. The Law on Elderly Welfare places more emphasis on the government's obligations to neglected elderly people. UPKDRT places more emphasis on protecting women who are victims of domestic violence. Parents are included in the scope of the household if the parents also live in the household. The Law on Elderly Welfare and UPKDRT is a complaint offense, making it difficult to realize protection for elderly parents; (3) the Positive Law regarding the protection of the elderly parents in Indonesia in the perspective of Islamic Law and its relevance to the development of Family Law in Indonesia needs to be regulated in a Special Law that regulates the protection of the elderly in Indonesia in order to achieve the goodness that the elderly need and prevent them from the badness. The obligation to care for elderly and frailty parents who have children and or families is on the children and or their families. However, the government is expected to reward families who take good care of their elderly parents and punish children and/or families who neglect their elderly parents. The government's obligation is only to care for the abandoned elderly. The government can open the opportunities for entrepreneurs to establish private/paid Elderly Friendly Homes. viضخٌٍّأ . يبفطلأا ًجل ِٓ ٓ٠ذٌاٌٛا خ٠بّؽ ذسسأ ذل ش٠ذؾٌاٚ ْآشمٌا دب٠آ ْب١ث يلاخ ِٓ خ١ِلاسلإا خع٠ششٌا ضوشٌّا ًزؾ٠ ءبفعضٚ اسبجو ْٛٔٛى٠ بِذٕع خطبخ ٓ٠ذٌاٌٍٛ ٓ١ع١طِ يبفطلأا ْٛى٠ ْأث شِلأا ْإ .ُٙراشسأٚ .لله دٛثبزٌا حدب١ل ذعث ٟٔبضٌا ذعضٚ ذلٚ .َلاسلإا ٟف شسلأا ٚأ يبفطلأا بٙث ٟٕزع٠ لا ءبثآ نبٕ٘ ْٛى٠ ْأ ٟغجٕ٠ لا ،ٌٟبزٌبثٚ ٟ٘ٚ ،ٓ١ٕسٌّا ٓ٠ذٌاٌٍٛ ْبسٔلإا قٛمؽ ؼِٕ ٓ١ٔاٛل ذّظٔ ذل 3 ٓع ًم٠ لا بِ ذعضٚٚ ب١س١ٔٚذٔإ خِٛىؽ يبفطلأا َاضزٌا ْأشث 44 ٓ١ردبٌّا ِٓ 2ٚ 1 ٓ١رشمفٌا ٟف دساٌٛا طاٚضٌا ْأشث 1794 خٕسٌ 1 ُلس ْٛٔبمٌا ُ٠ذمر ٟف خِٛىؾٌا دٛٙع ًىو ٓ١ٕسٌّا خ٠بعس ْأشث 1771 خٕسٌ 13 ُلس ْٛٔبمٌا ُظٕ٠ ،ُٙ٠ذٌاٚ ٖبغر ٍٝع ءبضمٌا ْأشث 2004 خٕسٌ 23 ُلس ْٛٔبمٌا ،ٓ١ٍّزؾٌّا ش١غٚ ٓ١ٍّزؾٌّا ٓ١ٕسٌٍّ خ١عبّزعلاا دبِذخٌا ءبث٢ا ِٓ ذ٠ضٌّاٚ ذ٠ضٌّا ْأ ٟ٘ حش٘بظٌاٚ .حشسلأا قبطٔ ٟف ٌّْٛٛشِ دبِٙلأاٚ ءبث٢ا ،ٌٟضٌّٕا فٕعٌا ُٙ٠ذٌاٚ ياِٛا ْٛضبم٠ ٓ٠زٌا يبفطلأا ِٓ ذ٠ضٌّاٚ ذ٠ضٌّا ْٚشعأزس٠ٚ خخٛخ١شٌا ٓس ٟف ٝزؽ ْٚدششز٠ خع٠ششٌا ٟف خ١عبّزعلااٚ خ١سفٌٕاٚ خ١ٔٛٔبمٌا تٔاٛغٌا ٟ٘ ف١و ٟ٘ خصلاص ٟ٘ شؾجٌا دلاىشِ ٟف ٓ١ٕسٌّا خ٠بّؽ ْأشث ب١ثبغ٠إ ْٛٔبمٌا ْٛى٠ ف١و ؛؟ٓ١ٕسٌّا ءبث٢ا خ٠بّؽ ْأشث ٟثبغ٠لإا ْٛٔبمٌاٚ خ١ِلاسلإا سٛظِٕ ِٓ ٓ١ٕسٌّا ءبث٢ا خ٠بّؾٌ ٟثبغ٠لإا ْٛٔبمٌا ْٛى٠ ف١و ؛؟ب١س١ٔٚذٔإ ٟف خ١ِلاسلإا خع٠ششٌا سٛظِٕ ؟ب١س١ٔٚذٔإ ٟف حشسلأا ْٛٔبل ش٠ٛطزٌ ٗز١ّ٘أٚ خ١ِلاسلإا خع٠ششٌا خ١ِلاسلإا خع٠ششٌا ٟف خ١عبّزعلااٚ خ١سفٌٕاٚ خ١ٔٛٔبمٌا تٔاٛغٌا ً١ٍؾر ك١جطر ٛ٘ شؾجٌا فاذ٘ا ب١س١ٔٚذٔإ ٟف ٓ١ٕسٌّا خ٠بّؽ ْأشث خ١ثبغ٠لإا ٓ١ٔاٛمٌا ً١ٍؾرٚ ،ٓ١ٕسٌّا ءبث٢ا خ٠بّؽ ْأشث ٟثبغ٠لإا ْٛٔبمٌاٚ خع٠ششٌا سٛظِٕ ِٓ ٓ١ٕسٌّا ءبث٢ا خ٠بّؽ ْأشث خ١ثبغ٠لإا ٓ١ٔاٛمٌا ً١ٍؾرٚ ،خ١ِلاسلإا خع٠ششٌا سٛظِٕ . ب١س١ٔٚذٔإ ٟف حشسلأا ْٛٔبل ش٠ٛطزٌ بٙز١ّ٘أٚ خ١ِلاسلإا خفسٍفٌاٚ ، ٗمفٌا يٛطأ ، ٗمفٌا ظٙٔ عِ خ٠سب١عٌّا سٛؾجٌا ٟ٘ خضؽبجٌا بِٙذخزسر ٟزٌا شؾجٌا خم٠شط 1 ُلس ْٛٔبمٌا ٟ٘ٚ خ١ٌٚلأا دبٔب١جٌا سدبظِ بّ٘ ْبزئف نبٕ٘ سٛؾجٌا دبٔب١ث سدبظِ .خ١خ٠سبزٌاٚ خ١ٔٛٔبمٌا ٟ٘ٚ خ٠ٛٔبضٌا دبٔب١جٌا سدبظِٚ 2004 خٕسٌ 23 ُلس ْٛٔبمٌا ،1771 خٕسٌ 13 ُلس ْٛٔبمٌاٚ ،1794 خٕسٌ خٍظٌا دار داسبشلإا ِٓ ب٘ش١غٚ ،ٟئبضمٌا ٗمفٌا ػاشزلاٚ ،ٗمفٌا تزو ،ش٠ذؾٌاٚ ،ك١ٍعزٌا تزوٚ ،ْآشمٌا ك٠شط ٓع بٙ١ٍع يٛظؾٌا ُر ٟزٌا دبٔب١جٌا خغٌبعِ ُزر .ك١صٛزٌا دب١ٕمر َاذخزسبث ٓ١ٕسٌّا خ٠بّؽ ت١رشزث . ٌٟلاذزسلاا كطٌّٕا ت١ٌبسأ يلاخ ِٓ دبٔب١جٌا ً١ٍؾر .عشعٌاٚ سبّعلإا حدبعإٚ ض١ِشزٌاٚ ش٠شؾزٌا خ١ِلاسلإا خع٠ششٌا ٟف خ١عبّزعلااٚ خ١سفٌٕاٚ خ١ٔٛٔبمٌا تٔاٛغٌا ِٓ )1( ٟٙف شؾجٌا ظئبزٔ بِأ ش١فٛزث ِْٛضٍِ يبفطلأا ْأ خ٠سب١عٌّا خ١ؽبٌٕا ِٓ الله ذجصأ ٟزٌا ٓ١ٕسٌّا ءبث٢ا خ٠بّؽ ْأشث ٟثبغ٠لإا ْٛٔبمٌاٚ ْٛٔبمٌا ،طاٚضٌا ْٛٔبل ٟف هٌزوٚ ،بٕسِ ضخشٌا ْٛى٠ بِذٕع خطبخ ٓ٠ذٌاٌٍٛ خ١ٍمعٌاٚ حدلاٌٍٛ خ٠بّؾٌا ٖبغر عّزغٌّاٚ يبفطلأاٚ خِٛىؾٌا خ١ٌٚؤسِ ٍٝع ٓ١ٕسٌّا خ٠بعسٚ ٓ١ٕسٌّا ٖبفس ُ١ظٕر ُر بّو ٌٝإ طبزؾرٚ حذؽٌٛبث ْٚشعش٠ بِ بجٌبغٚ ،فشخ شضوأ ُ٘ ٓسٌا سبجو خ١سفٌٕا خ١ؽبٌٕا ِٓ .ٓ٠دششٌّا ٓ١ٕسٌّا . ُِٕٙ ٓ١ثشمٌّا ةشلأ ِٓ حدٌّٛا ٝزؽ حذ١عس خخٛخ١ش ك١مؾر خ٠بّؾٌا ٍٝع ٍْٛظؾ٠ ٓ٠زٌا ٓسٌا سبجىٌ ٓىّ٠ خ١عبّزعلاا خ١ؽبٌٕا ِٓ خع٠ششٌا سٛظِٕ ب١س١ٔٚذٔإ ٟف ٓ١ٕسٌّا خ٠بّؽ ْأشث ٟثبغ٠لإا ْٛٔبمٌا )2( .عّزغٌّا ٟف سٚد تعٌ ِٓ ٓىّز٠ اٚضٌا ْٛٔبل ْأ خ١ِلاسلإا ٝشبّز٠ بّث ٓ١ٕسٌّا ءبث٢ا خ٠بّؽ ك١مؾر ِٓ UPKDRT خّظِٕٚ ٓ١ٕسٌّا خ٠بعس ْٛٔبل ٓىّز٠ ٌُٚ .ٓ١ٕسٌّا ءبث٢ا فششٚ ػٚس ٍٝع ظبفؾٌا ٞأ ،ٓ١ٕسٌّا ءبث٢ا ٖبغر ٓ١ظٍخٌّا يبفطلأا َاضزٌا ِٓ عشغٌا عِ ْٛٔبمٌا ٍٝع حذؽاٚ حدبِ ٜٛس ذعٛر لاٚ ،ٗ٠ذٌاٛث ًفطٌا ٟٕزع٠ ٌُ ارإ خ١ٔٛٔبمٌا تلاٛعٌا ْأشث طاٚضٌا ُظٕ٠ لاٚ ٖبغر خِٛىؾٌا دبِاضزٌا ٍٝع شجوأ ًىشث ٓ١ٕسٌّا خ٠بعس ْٛٔبل دذش٠ٚ .ٓ٠ذٌاٌٛا ٖبغر ًفطٌا دبِاضزٌا ُىؾر vii ْاذٌاٌٛا طسذ٠ٚ 123 ٌٟضٌّٕا فٕعٌا ب٠بؾض ءبسٌٕا خ٠بّؽ ٍٝع ض١وشزٌا حدب٠ص ٍٝع دبؾرلاا دذش٠ٚ .ٓ١ٕسٌّا ْٛٔبلٚ ٓ١ٕسٌّا خ٠بعس ْٛٔبل ًضّ٠ٚ .خ١ش١عٌّا حشسلأا ٟف ْاذٌاٌٛا نشزشا ارإ خ١ش١عٌّا حشسلأا قبطٔ ٟف ٟثبغ٠لإا ْٛٔبمٌا )3( .ٓ١ٕسٌٍّ خ٠بّؾٌا ش١فٛر تعظٌا ِٓ ًعغ٠ بِّ ،ٜٚبىش ٓ١ٕسٌٍّ خ١عبّزعلاا خ٠بعشٌا ب١س١ٔٚذٔإ ٟف حشسلأا ْٛٔبل ش٠ٛطر ٟف بٙز١ّ٘أٚ خ١ِلاسلإا خع٠ششٌا سٛظِٕ ِٓ ٓ١ٕسٌّا ءبث٢ا خ٠بّؽ ْأشث عفبٌّٕا ك١مؾر ًعأ ِٓ ب١س١ٔٚذٔإ ٟف ٓ١ٕسٌّا خ٠بّؽ ُظٕ٠ ٞزٌا صبخٌا ْٛٔبمٌا ٟف َٛم٠ ْا ٝغجٕ٠ ُٙ٠ذٌ ٓ٠زٌا ٓ١ٕسٌّاٚ ٓ١ٕسٌّا ءبث٢ا خ٠بعشث َاضزٌلاا عم٠ٚ -122 .سشضٌا تٕغرٚ ْٕٛسٌّا بٙعبزؾ٠ ٟزٌا ءبث٢ا ِٓ حذ١ع خ٠بعس ٟعشر ٟزٌا دلائبعٌا ئفبىر خِٛىؾٌا .ٗرشسأ ٚأ ًفطٌا كربع ٍٝع شسأ ٚأ يبفطأ خ٠بعس ظمف ٛ٘ خِٛىؾٌا َاضزٌا .ٓ١ٕسٌّا ءبث٢ا ٓع ٍٝخزر ٟزٌا شسلأا ٚأ يبفطلأٌ خثبمعٌا ءبطعإٚ ،ٓ١ٕسٌّا .ٓ١ٕسٌٍّ شعلأا خعٛفذِ/خطبخ ساد ءبشٔلإ يبّعلأا داٚشٌ خطشفٌا خِٛىؾٌا ؼزفر .ٓ١ٕسٌّا

Actions (login required)

View Item