ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 41/PUU-XII/2014 TENTANG PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI APARATUR SIPIL NEGARA BAGI YANG MENCALONKAN DIRI MENJADI KEPALA DAERAH

TANTRI, IRA WAN (2021) ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 41/PUU-XII/2014 TENTANG PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI APARATUR SIPIL NEGARA BAGI YANG MENCALONKAN DIRI MENJADI KEPALA DAERAH. Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung.

[thumbnail of FULL SKRIPSI.pdf] PDF
Download (67MB)

Abstract

ABSTRAK Skripsi ini berjudul "Analisis Maslahah Mursalah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014 tentang Pengunduran Diri sebagai Aparatur Sipil Negara bagi yang Mencalonkan Diri menjadi Kepala Daerah". Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam rumusan masalah yaitu: pertama, Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014 Tentang Pengunduran Diri sebagai Aparatur Sipil Negara Bagi yang Mencalonkan Diri Menjadi Kepala Daerah. Kedua, Bagaimana analisis Maslahah Mursalah terhadap pengunduran diri sebagai Aparatur Sipil Negara bagi yang mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Dalam pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU­XII/2014. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dan data penelitian dikumpulkan menggunakan dokumentasi yakni mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pembahsan kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif analisis yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai obyek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai syarat dari obyek penelitian dan dihubungkan dengan putusan yang terkait. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori M aslahah M ursalah. Hasil dari penelitian m1 yaitu pertama, dikabulkannya permohonan atas judicial review pada ketentuan syarat diwajibkannya PNS yang mencalonkan diri dalam pernilu dan pernilukada untuk mengundurkan diri sebagai PNS sejak ditetapkan sebagai calon peserta yang disebutkan dalam pasal 119 dan 123 ayat (3) melanggar hak konstitusional dan bertentangan dengan UUD 1945. Akan tetapi, substansi dalam putusan Mahkamah Konstitusi menurut pertimbangan hakim tidak ada hak konstitusional yang dilanggar oleh syarat yang menyebutkan diwajibkannya PNS yang mencalonkan diri dalam pernilukada untuk mengundurkan diri sebagai PNS sejak ditetapkan sebagai calom peserta. Putusan tersebut merupakan putusan inkonstitusional bersyarat. Kedua, analisis dalam konteks Maslahah Mursalah, dalam kajian Ushul al-Fiqih yaitu kemaslahatan umat manusia yang terkandung di dalam syariat yang diturunkan Allah Swt kepada mereka. Berangkat dari kajian tersebut, lahirlah teori istinbat hukum yang mengacu kepada konsep kemaslahatan, di antaranya ialah Mashlahah

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Subjects: Siyasah (Hukum Tata Negara)
Divisions: Fakultas Syariah > Siyasah (Hukum Tata Negara)
Depositing User: LAYANAN PERPUSTAKAAN UINRIL REFERENSI
Date Deposited: 05 Oct 2021 09:18
Last Modified: 05 Oct 2021 09:18
URI: http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/15939

Actions (login required)

View Item View Item