TINJAUAN FIQI SIYASAH TEREAbtt IPIPLEIⅥ ENTASI PASAL 3 PERAttN DAERAH KABIllPAttN TANGGAMUS NOMOR 13 TAⅡUN 2006 TENTANG PERAN BADAN IIIPPIIIN PEttKONAN DALADIIPENETAPAN IPERATURAN PEKON (Studi di Pekon Bttar Agung llit Kabupaten Tanggamus)

NURLELI, NURLELI (2021) TINJAUAN FIQI SIYASAH TEREAbtt IPIPLEIⅥ ENTASI PASAL 3 PERAttN DAERAH KABIllPAttN TANGGAMUS NOMOR 13 TAⅡUN 2006 TENTANG PERAN BADAN IIIPPIIIN PEttKONAN DALADIIPENETAPAN IPERATURAN PEKON (Studi di Pekon Bttar Agung llit Kabupaten Tanggamus). Undergraduate thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Restricted to Repository staff only Download (7MB)
	PDF Download (7MB)

Abstract

ABSTRAK Badan Hippun Pemekonan (BflP) merupakan lernbaga legislatif di tingkat desa yang menjadi wakil trasyarakat di pemerintahan pekon dalarn menyampaikan aspirasi yang berkedudukan sejajar dengan pemerintah pekon dan sebagai mitra ke4a Kepala Pekon dan melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan pekon. BHP terdiri dari penduduk pekon bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara mufakat. Anggota BHP terdiri dari ketua rukun tvarga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainn-va. Tujuan pembentukan BHP adalah untuk memperkuat pemerintahan pekon serta sebagai perwujudan pelaksanaan demokrasi berdasarkan pancasila. BHP berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah pekon berfungsi menetapkan peraturan Pekon bersama kepala pekon dengan menampung dan menyalurkan aspirasi masvarakat.Peran Badan Hippun Pemekonan dalam penetapan peraturan Pekon diatur dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13 Tahun 2006 Skripsi ini mencoba untuk menggali mengenai penerapan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13 Tahun 2006 tentang Peran BF{P dalam penetapan peraturan Pekon Di tsanjar Agung Ilir baik ditiryau dari hukum positif rnaupun hukum Islam. Tuiuan penelitian ini selain sebagia pemenuhan tugas yaitu untuk menambah ihnu baik bagi penulis maupun pembaca akan pengetahuan mengenai Peran BHP.Skripsi ini merupakan penelitian lapangan (field research). Adapun data primer diperoleh langsung dari Kantor Kepala Pekon Banlar Agung Ilir ,vang didukung dengan data sekunder dari Peraturan-peraturan yang terkait, buku, Jurnal maupun literatur lain yang berkaitan. Setelah data terkumpul secara keseiuruhan selanjutn,va menggunakan pengolahan data berupa editing (pemeriksa data), coding (penanda data), reconstruc'I1l?g (pen),'usunan data), kemudian dianalisis dalam penelitian menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa belum sesuainya pelaksanaan dalam penerapan yang ada di Banjar Agung Ilir dari isi pasal 3 yang mana memuat fungsi dari BHP itu sendiri dengan Prinsip Hukum positif dan Hukum lslam. Analisis fiqh siyasah yang diperoleh yaitu Peran BHP secara hukum positif sesuai dengan ajaran hukum Islam, dimana tujuannya untuk kemaslahata

Actions (login required)

View Item