Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Prinsip-Prinsip Good Governance (Studi Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia Provinsi Lampung)

GITA, FELANICA (2021) Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Prinsip-Prinsip Good Governance (Studi Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia Provinsi Lampung). Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (2MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadapa Prinsip-Prinsip Good Governance (Studi Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia Provinsi Lampung). Peran pemerintahan sangat dibutuhkan dalam berbagai sektor pembangunan negara, pemerintahan merupakan harapan dan peluang untuk mewujudkan hidup masyarakat yang berdaulat dan sejahtera melalui pengelolan kebebasan dan persamaan yang dimiliki oleh warga negara. Good Governance adalah salah satu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab serta sejalan dengan prinsip demokrasi yang efisien. Secara singkat good governance adalah tata Kelola pemerintahan yang bersih (good clean and governance). Pemerintah yang baik merupakan proses penyelengaraan kekuasaan dalam menyediakan barang dan jasa (public and service). Adapun prinsip-prinsip good governance seperti partisipasi, berbasis hukum, transparan, responsive, orientasi consensus,kesetaraan, efektifitas, dan efisien serta akuntabilitas. Bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan prinsip-prinsip good governance sudah terlaksana dengan baik atau sebaliknya. Dalam hal ini penulis menggunakan metode lapangan atau (field risech) yaitu data-data yang dikumpulkan berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara langsung dilapangan. Teknik analisa data yaitu kesimpulan yang diperoleh menggunakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau berupa wawancara secara langsung yang kemudian diuraikan dan tertuju pada landasan teori. Berdasarkan hasil kesimpulan pembahasan dan penelitian dapat diperoleh bahwa Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance pada Asosiasi Pemerintaha Desa Seluruh Indonesia sudah dilaksanakan tetapi belum maksimal karena berbagai faktor diantaranya, belum banyaknya masyarakat ikut berpastisipasi dalam mengawasi dan mengkontrol jalannya pemerintahan, dan bagaiamana pemerintah menjalankan prinsip-prinsip good governance, sehingga menghambat jalannya pelaksanaan prinsip-prinsip yang lainnya. Faktor berikutnya. Menurut pandangan Fiqh Siyasah bahwa Prinsip-Prinsip Good Governance pada Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia merupakan salah satu yang wajib dijalankan oleh seorang pemimpin kepada masayarakat sebagai wujud tanggung jawab sebagai pemimpin. Seorang pemimpin harus bisa membuat masyaratnya sejahtera dan berbuat adil karena dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa pemimpin harus berlaku adil kepada rakyatnya.

Actions (login required)

View Item