TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KEWENANGAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR BERJENIS ANGKUTAN BARANG ( Studi di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)

RIZKI, MAULANA YUDI (2021) TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KEWENANGAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR BERJENIS ANGKUTAN BARANG ( Studi di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung). Undergraduate thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)
	PDF Download (32MB)

Abstract

ABSTRAK Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung adalah organisasi yang memberikan pelayanan terkait dengan lalu lintas dan tranportasi darat, laut, dan udara. Salah satu program Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung adalah pengujian kendaraan bermotor berjenis angkutan barang baik dari kendaraan yang berukurang kecil, sedang, hingga berukuran besar. Kewenangan dinas perhubungan Kota Bandar Lampung Dalam Pengujian Kendaraan Bermotor tertuang juga pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 dan dibahas lengkap pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015. Serta Dilapangan Masih banyak pula kendaraan berjenis angkutan Barang yang tidak layak pakai tetapi masih beroperasi. Mengacu kepada latar belakang diatas terdapat beberapa rumusan masalah yaitu : (1) Bagaimana Kewenangan Dinas Perhubungan Dalam Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Berjenis Angkutan Barang Kota Bandar Lampung ? (2) Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Dinas Perhubungan Dalam Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Berjenis Angkutan Barang Di Kota Bandar Lampung ?. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Kewenangan dalam pelayanan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam melakukan Pengujian Kendaraan Bermotor Berjenis Angkutan Barang . Serta mengetahui pula dari segi kacamata ilmu Fiqh Siyasah terkait dengan Kewenangan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung . Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Kesimpulannya untuk mengetahui apakah Uji kir yang tertuang dalam undang-undang Nomor. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) pasal 53 ayat 1 yang berbunyi :“uji berkala wajib di lakukan untuk mobil penumpang umum, mobil barang, bus, mobil berkereta gandengan, dan berkereta tempelan yang beroperasi dijalan. Dalam hal pengujian kendaraan bermotor mempunyai beberapa standar operasional prosedur (SOP) yang mereka miliki yakni: memeriksa kondisi mulai dari lampu-lampu, emisi gas buang , sistem kemudi, kaki–kaki, speedometer, sistem pengereman, kelayakan ban, kaca, klakson, dan keadaan mobil yang wajib tidak boleh dimodifikasi (standar). Serta tempat pengujian kendaraan bermotor tersebut sudah pasti memiliki fasilitas fasilitas pendukung lainnya seperti: Ruang tunggu, kantin, serta tempat ibadah (Mushalah) sudah sepenuhnya diterapkan atau tidak

Actions (login required)

View Item