PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERKAIT PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA LAYANAN PEER TO PEER LENDING FINTECH DITINJAU DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Studi Pada Otoritas Jasa Keuangan Lampung)

Hendri, Sutanto (2021) PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERKAIT PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA LAYANAN PEER TO PEER LENDING FINTECH DITINJAU DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Studi Pada Otoritas Jasa Keuangan Lampung). Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (3MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

ABSTRAK Pembentukan dari OJK adalah untuk menyelenggrakan system pengawasan dan pengaturan secara keseluruhan, khususnya dalam kegiatan sector keuangan, baik itu pada lembaga non-bank maupun perbankan. OJK memiliki tiga tujuan yaitu mewujudkan sector jasa keuangan kontributif pada pemerataan kesejahteraan, mewujudkan sector jasa keuangan yang stabil, berdaya asing, dan mewujudkan jasa keuangan yang inklusif untuk masyarakat dengan melakukan perlindungan pada konsumen secara kredibel. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan apa yang dikeluarkan oleh lembaga Otoritas Jasa Keuangan untuk melindungi konsumen pengguna jasa peer to peer lending dan apa saja sanksi yang dikeluarkan oleh lembaga Otoritas Jasa Keuangan apabila pihak pelaku jasa keuangan melanggar ketentuan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data berasal dari data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder berupa buku dan website. Subjek penelitian ini adalah pihak borrower (Peminjam) dari Aplikasi Peer to Peer Lending. Dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan peraturan Tentang Perlindungan Konsumen Sector Jasa Keuangan. Dan apabila pelaku jasa keuangan melanggar atau tidak mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh OJK akan mendapatkan sanksi sebagaimana yang tertera dalam peraturan Nomor:1/POJK.07/2013 apabila suatu pelaku jasa keuangan melanggar ketentuan dalam peraturan OJK akan dikenakan sanksi administrative yaitu peraturan tertulis, Denda atau membayar sejumlah uang tertentu, Pembatasan kegiatan usaha, Pembekuan kegiatan usaha, serta Pencabutan izin kegiatan usahanya. Kata Kunci: Peraturan OJK Dalam Melindungi Konsumen Pengguna Jasa peer to peer lending iiABSTRACT The estabilishment of the OJK is to implement and overall supervisory and regulatory system, particularly in the activities of the financial sector, both for non-bank and banking institutions. Foreign countries, and realizing financial services that are insclusive for the community by providing credible consumer protection. This study aims to find out what regulations are issued by the Financial Services Autority institutions to protect consumers who use peer to peer lending services and what are the sanction issued by the Financial Services Autority institutions if the financial services actors violate the provisions in the Financial Services Autority regulations. The method used in this study is a descriptive method with a qualitative approach. Sources of data come form primary data in the form of interviews and secondary data in the form of books and websites. The subject of this research is the borrower form the Peer to Peer Lending Applications. In this case, the Financial Services Autority issued regulation Number 1 POJK.07.2013 concerning Concumers Protection in the Financial Services Sector. And if financial services actors violate or do not comply with the regulations made by OJK, they will receive sanctions as stated in regulation Number 1 POJK07/2013 Article 53 if a financial services actor violate the provisions in the OJK regulations, he will be subject to sanctions administrative, namely written regulations, fines or paying a certain amount of money, restrictions on business activies, freezing of business activies, and revocation of business licenses. Keywords : OJK Regulations in Protection Consumer Users Peer to Peer Lending Services

Actions (login required)

View Item