TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PEMENUHANAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS MENTAL PADA PEMILU 2019 DALAM PASAL 13 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran)

Ellemmia, Lorenza Pradana (2021) TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PEMENUHANAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS MENTAL PADA PEMILU 2019 DALAM PASAL 13 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran). Undergraduate thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (2MB)
	PDF Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Penyandang disabilitas mental adalah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang dalam jangka waktu lama mengalami hambatan dalam berpartisipasi dan berinteraksi di masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah mengeluarkan surat edaran yang berisi tentang penyandang disabilitas mental berhak memperoleh hak politik dan didaftakan sebagai pemilih tetap pemilu. Namun, masih banyak masyarakat yang mempertanyakan bahkan mempermasalahkan suara Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terdaftar sebagai pemilih tetap pemilu serentak 2019 dan hingga saat ini masih diperbincangkan, karena masyarakat masih ragu apakah seorang penyandang disabilitas mental dapat menyalurkan hak pilihnya secara baik dan benar. Rumusan masalah yang dapat diambil dari latar belakang tersebut adalah bagaimana pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam Pasal 13 UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan hak politik penyandang disabilitas mental dalam Pasal 13 UU No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam UU tersebut dan untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan hak politik penyndang disabilitas mental dalam UU tersebut. Metode penelitian yang digunakan penulis tergolong penelitian lapangan (Field Research) yaitu dilakukan di lapangan atau pada responden yang bersifat deskriptif analisis yaitu mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses�proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh suatu fenomena. Data-data yang didapat akan diambil sebagai rujukan dan dianalisa untuk menunjang pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak politik penyandang disabilitas mental pada pemilu 2019 dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Kabupaten Pesawaran sudah terlaksana namun belum maksimal karena adanya beberapa kendala yang menyebabkan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas mental masih belum sepenuhnya terealisasi karena hanya penyandang disabilitas mental yang keadaan jiwanya sedang tenang atau dalam keadaan baik yang dapat menyalurkan hak pilihnya. Tinjauan fiqh siyasah terhadap iii pemenuhan hak politik penyandang disabilitas mental pada pemilu 2019 dalam Pasal 13 UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Kabupaten Pesawaran sesuai prinsip dan kaidah fiqh siyasah dengan tidak mendiskriminasi atau membeda-bedakan berdasarkan kedudukan, kebudayaan, ras serta status sosial. Karena pada dasarnya penyandang disabilitas mental sama dengan manusia lain dimata Allah SWT dan dimata hukum. Namun penyandang disabilitas dibolehkan untuk ikut serta dalam pemilu apabila sedang dalam keadaaan baik tidak terganggu jiwannya.

Actions (login required)

View Item