ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP ANOMALI SISTEM PEMERINTAH PRESIDENSIAL DI INDONESIA (Studi Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945)

WILLY, WAHYU ASTUTI (2021) ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP ANOMALI SISTEM PEMERINTAH PRESIDENSIAL DI INDONESIA (Studi Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945). Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (1MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Indonesia mengganut sistem pemerintahan presidensial sebagaimana ketentuan didalam UUD 1945 yang pasal pasalnya banyak yang mengguatkan presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintah. Penelitian dalam skripsi ini di latar belakangi oleh, Indonesia sudah menerapkan sistem pemerintahan presidensial secara lebih murni setelah Amandemen UUD 1945 dengan adanya pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, tetapi yang diterapkan tetap menggandung parlementer, realitas saat ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan presidensial dihadapkan dengan sistem multipartai yang seharusnya lebih cocok diterapkan disistem pemerintahan parlementer, yang menimbulkan tidak efektif dan stabil nya pemerintahan karena banyak nya partai yang berada diparlemen. Skripsi ini mencoba menggali tentang bagaimana bentuk anomali sistem pemerintahan presidensial di Indonesia pasca amandemen UUD 1945 yang kemudian di analisis menggunakan fiqh Siyasah Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini kualitatif dengan pendekatan normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (library research ) yang dilakukan membaca buku-buku , undang-undang, jurnal ilmiah maupun artikel yang terkait dengan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia Sebagai bahan penelitian melalui data data yang terkumpul kemudian dianalisis dan dikembangkan berdasarkan imajinasi penulis. Hasil skripsi ini menunjukan faktor yang menyebakan Anomali Sistem pemerintahan Presidensial Pasca Amandemen UUD 1945 di Indonesia ialah, Pertama perpaduan sistem presidensial dan multipartai diera reformasi, kedua koalisi yang rapuh yang hanya mementingkan kekuasaan dan kepentingan partai, Ketiga reduksi kekuasaan presiden. Hal ini tentu tidak relevan dengan pemeritahan Islam karena adanya kompromi dalam pemerintahan yang menyebabkan tidak berfungsinya check and balances hal ini bisa mengakibatkan terabaikannya kepentingan rakyat dalam setiap kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah maka bertentangan dengan konsep Imamah. Namun untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial di Indonesia agar bisa menciptakan pemerintahan yang stabil dan efektif, yaitu dengan melakukan penyederhanaan sistem kepartaian yang akan mengikuti pemilu, koalisi yang dibangun harus solid dan kuat agar bisa menstabilkan pemerintahan. untuk kepentingan rakyat bukan hanya untuk mencari kekuasaan dan kepentingan partai. Kata kunci : Sistem Pemerintahan Presidensial, Sistem Multipartai. Koalisi, dan penyederhanaan kepartaian

Actions (login required)

View Item