ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH ATAS PENDERITA GANGGUAN JIWA (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah)

CHINTYA, ANGGRAINI (2021) ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH ATAS PENDERITA GANGGUAN JIWA (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah). Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (2MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Negara hukum menurut UUD 1945 adalah negara yang berdasarkan pada kedaulatan hukum. Ciri konsep salah satunya adalah adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) tanpa terkecuali untuk penderita gangguan jiwa sekalipun. Individu yang sehat secara mental dapat berfungsi secara normal dalam menjalankan hidupnya khususnya saat menyesuaikan diri untuk menghadapi masalah-masalah yang akan ditemui sepanjang hidup seseorang dengan menggunakan kemampuan pengolaan stress. Kesehatan mental merupakan hal penting yang harus diperhatikan selayaknya kesehatan fisik. Berdasarkan data Riskesdas (2018) diketahui data penderita gangguan jiwa berat yang cukup banyak diwilayah indonesia dan sebagian besar tersebar pada masyarakat dibandingkan yang menjalin perawatan seperti dirumah sakit, sehingga diperlukan peran pemerintah dalam penanggulangan gangguan jiwa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :1) Bagaimana peran dan tanggung jawab pemerintah terhadap penderita gangguan jiwa. 2) Bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap peran dan tanggung jawab pemerintah saat ini atas penderita gangguan jiwa. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui peran dan tanggung jawab pemerintah terhadap penderita gangguan jiwa dan untuk mengetahui analisis fiqh siyasah terhadap peran dan tanggung jawab pemerintah atas penderita gangguan jiwa. Jenis penelitian adalah (field research) penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yang datanya berupa wawancara, serta dokumentasi. Data-data yang diambil sebagai rujukan selanjutnya dianalisis dengan cara metode analisis kualitatif, maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami fenomena yang terjadi terkait dengan peran dan tanggung jawab pemerintah dalam menangani penderita gangguan jiwa. Hasil dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa peran dan tanggung jawab pemerintah saat ini belum sepenuhnya berjalan sesuai sebagaimana mestinya seperti yang tertera pada undang-undang kesehatan, sudah sepatutnya pemerintah memperhatikan memberikan perlindugan hukum bagi penderita gangguan jiwa dalam pelayanan kesehatan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia meliputi: jaminan pengaturan pelayanan kesehatan difasilitas pelayanan iikesehatan yang mudah dijangkau dan sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa, mencapai kualitas hidup yang sebaik-baiknya dan menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, mendapatkan perlindungan dari setiap bentuk penelantaran, kekerasan, eksploitasi, serta diskriminasi, mendapatkan kebutuhan sosial sesuai dengan tingkat gangguan jiwa, mendapat hak yang sama sebagai warga negara dan persamaan perlakuan dalam setiap aspek kehidupan. Kata kunci : Pemerintah, Fiqh siyasah, Hukum.

Actions (login required)

View Item