PERAN DAN TANGGUNG JAWAB DPP ASOSIASI PEMERINTAHAN DESA SELURUH INDONESIA PROVINSI LAMPUNG DALAM PEMBERDAYAAN PEMERINTAHAN DESA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

TRI, OKTAVIANI (2021) PERAN DAN TANGGUNG JAWAB DPP ASOSIASI PEMERINTAHAN DESA SELURUH INDONESIA PROVINSI LAMPUNG DALAM PEMBERDAYAAN PEMERINTAHAN DESA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH. Undergraduate thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

[thumbnail of SKRIPSI TRI OKTAVIANI.pdf] PDF
Restricted to Repository staff only

Download (3MB)
[thumbnail of SKRIPSI 2.pdf] PDF
Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Pemerintahan Desa merupakan unit terkecil pada struktur pemerintahan daerah, pemerintahan desa memiliki tugas dan kewenangan tersendiri sebagaimana diatur melalui Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta peraturan pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Di dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa pasal 26 ayat (1) Kepala Desa bertugas menyelenggaran pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam penyelenggara pemerintahan desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa yang memiliki peran dan tanggung jawab tersendiri untuk diselenggarakan, maka dari itu penulis ingin meniliti bagaimana Peran Dan Tanggung Jawab DPP Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia Provinsi Lampung Dalam Pemberdayaan Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Siyasah Dusturiah, permasalahan dalam penelitian ini adalah, pertama, bagaimana peran dan tanggung jawab DPP Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia provinsi Lampung dalam pemberdayaan Pemerintahan Desa , bagaimana perspektif siyasah dusturiyah terhadap DPP Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia yang ada di provinsi Lampung dalam pemberdayaan Pemerintahan Desa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran dan tanggung jawab Peran Dan Tanggung Jawab DPP Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia Provinsi Lampung Dalam Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan bagaimana dalam perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), dan bersifat deskriptif analisis, yang memiliki populasi yakni anggota organisasi APDESI (Asosiasi pemerintahan desa seluruh Indonesia), sampel terdiri dari, sumber data yang digunakan sumber data primier dan sekunder, pengumpulan data diperoleh dari data wawancara, observasi, dokumentasi, teknik pengumpulan data kemudian diolah melalui proses editing dan coding, kemudian menggunakan metode analisa yakni metode kualitatif. Sehingga menjadi bentuk karya Ilmiah yang baik. Hasil penelitian yang didapat, Peran dan tanggung jawab yang dimiliki pemerintah desa di provinsi Lampung sudah cukup baik terlaksanakan, karena sudah menjalankan perananya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa adanya penyelewengan, walaupun ada beberapa oknum yang masih ada melakukan penyelewengan baik dari kepala desa ataupun perangkatnya tetapi itu sudah di tindak lanjuti yang dibantu APDESI. Peran dan tanggung jawab pemerintah desa di provinsi Lampung berdasarkan pandangan Fiqh Siyasah sudah sesuai dengan Fiqh Siyasah meskipun ada beberapa oknum yang masih tidak amanah dalam melaksanakan perannya baik peran yang berdasarkan Undang�undang atau tidak, sehingga kurang adanya tanggung jawab. Karena dalam Fiqh Siyasah bahwasanya dalam bekerja harus Amanah dan seorang muslim yang telah diberikan tugas untuk mengurus umat wajib memiliki spirit mencintai kebenaran, kebijaksanaan, dan dapat dip

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Subjects: Siyasah (Hukum Tata Negara)
Divisions: Fakultas Syariah > Siyasah (Hukum Tata Negara)
Depositing User: LAYANAN PERPUSTAKAAN UINRIL REFERENSI
Date Deposited: 23 Jun 2021 03:22
Last Modified: 23 Jun 2021 03:22
URI: http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/14822

Actions (login required)

View Item View Item