TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NO. 185 TAHUN 2017 TENTANG KONSELING DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAGI CALON PENGANTIN DALAM KONTEKS PENGEMBANGAN HUKUM PERKAWINAN INDONESIA

Hervianis, Virdya Jaya (2021) TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NO. 185 TAHUN 2017 TENTANG KONSELING DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAGI CALON PENGANTIN DALAM KONTEKS PENGEMBANGAN HUKUM PERKAWINAN INDONESIA. Masters thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (3MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Pemerintah DKI Jakarta membuat suatu kebijakan yang mewajibkan setiap masyarakat DKI Jakarta yang hendak menikah, untuk melakukan pemeriksaan kesehatan yang mana hal tersebut menjadi salah satu syarat dilangsungkannya perkawinan. Permasalahan dalam tesis ini ialah pertama, bagimanakah tinjauan sadd az|-z|ari>’ah terhadap dasar filosofis kebijakan pemerintah yang tercantum dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin? Kedua, bagaimanakah tinjauan mas{lahah al-mursalah terhadap Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 185 Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin dalam konteks pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia? Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (library research). Sumber data dalam penelitian ini adalah menggunakan sumber data sekunder, sumber data sekunder berisi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah al-Qur‟an, Hadis, dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017, yang kemudian dilengkapi dengan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengolahan data melalui editing, klasifikasi, ferifikasi, dan sistematisasi data. Kemudian data dianalisis secara kualitatif dengan metode berpikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan, bahwa pertama, Tinjauan sadd al-z|ari>’ah terhadap dasar filosofi kebijakan pemerintah DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin bahwa kebijakan pemerintah tersebut yang mewajibkan calon pengantin untuk melakukan konseling dan pemeriksaan kesehatan sebagai syarat dilangsungkannya perkawinan ialah bahwa hal tersebut merupakan upaya preventif, yaitu dalam rangka menutup celah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan baik dalam hal kesehatan maupun dalam kehidupan rumah tangga. Kedua, ditinjau dari mas{lahah mursalah, kebijakan pemerintah DKI Jakarta yang membuat aturan untuk mewajibkan calon pengantin untuk melakukan konseling dan pemeriksaan kesehatan sebagai syarat dilangsungkannya perkawinan ialah bahwa hal tersebut tidak bertentangan dengan syara‟ karena tidak adanya hal-hal yang dilarang dalam Islam. Sejalan dengan jenis tindakan syara‟ karena sejalan dengan tujuan dari hukum Islam itu sendiri atau yang disebut dengan maqa>s{i>d syari>’ah yaitu demi menjaga jiwa (hifz nafs) (menjaga jiwa antar calon pengantin dari penyakit menular, menjaga jiwa bagi ibu hamil juga pada bayi yang dikandungnya). Diadakannya Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin adalah untuk memberikan kemaslahatan bersama khususnya bagi calon pengantin dan anak keturunannya sebagai generasi penerus bangsa yang sehat jasmani rohani. Dengan demikian, adanya Peraturan Gubernur ini, menjadi kontribusi kepada pemerintah pusat agar dijadikan regulasi pada tingkatan yang lebih tinggi terkait dengan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin, seperti memberikan jaminan kesehatan dan konseling yang lebih komprehensif bagi mereka yang akan melaksanakan pernikahan sebagai upaya pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia iiiABSTRACT The DKI Jakarta Government has made a policy that obliges every citizen of DKI Jakarta who wants to get married to carry out a medical examination, which is one of the conditions for conducting a marriage. The problems in this thesis are first, how is sadd al-z|ari>'ah review of the philosophical basis of government policies listed in the Regulation of the Governor of DKI Jakarta No. 185 of 2017 concerning Counseling and Health Examination for Prospective Brides? Second, how is mas{lahah al-mursalah's review of the Regulation of the Governor of DKI Jakarta Number 185 of 2017 concerning Counseling and Health Checks for Bride- to-Be in the context of developing Islamic family law in Indonesia? This research is a type of library research. Sources of data in this study use secondary data sources, secondary data sources contain primary legal materials and secondary legal materials as well as tertiary legal materials. The primary legal materials in this study are the Qur'an, Hadith, and the Regulation of the Governor of DKI Jakarta No. 185 of 2017, which is then supplemented with secondary and tertiary legal materials. Data processing through editing, classification, ferification, and data systematization. Then the data were analyzed qualitatively with the deductive thinking method. Based on the results of this study, it can be concluded that first, a review of sadd al-z\ari> 'ah on the philosophical basis of DKI Jakarta government policy No. 185 of 2017 concerning Health Counseling and Examination for Bride-to-Be, that the government policy which obliges prospective brides to conduct counseling and health checks as a condition for marriage is that it is a preventive effort, namely in order to close the gap for unwanted things to occur either in terms of health and in household life. Second, in terms of mas{lahah mursalah, the policy of the DKI Jakarta government which makes regulations to oblige prospective brides to conduct counseling and medical examinations as a condition for marriage is that it is not against the law 'because there are no things that are prohibited in Islam. In line with the type of act of syara 'because it is in line with the objectives of Islamic law itself or what is called maqa>s {i>d shari>' ah, namely to protect the soul (hifz nafs) (to protect the souls of the prospective bride and groom from infectious diseases, to protect the soul for pregnant women as well as the babies they are carrying). The implementation of the Regulation of the Governor of DKI Jakarta No. 185 of 2017 concerning Counseling and Health Checkups for Bride-to-be is to provide mutual benefit, especially for prospective brides and their offspring as the nation's future generations who are physically and mentally healthy. Thus, the existence of this Governor Regulation is a contribution to the central government so that it becomes a regulation at a higher level related to medical examinations for prospective brides, such as providing health insurance and more comprehensive counseling for those who will carry out marriage as an effort to develop Islamic family law in Indonesia.

Actions (login required)

View Item