TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PENGAWASAN PEMILUKADA TAHUN 2018 DI PROVINSI LAMPUNG (Studi pada Bawaslu Provinsi Lampung)

DEWI, PURNAMA SARI (2021) TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PENGAWASAN PEMILUKADA TAHUN 2018 DI PROVINSI LAMPUNG (Studi pada Bawaslu Provinsi Lampung). Undergraduate thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

[thumbnail of SKIRPSI DEWI PURNAMA SARI.pdf] PDF
Restricted to Repository staff only

Download (3MB)
[thumbnail of SKRIPSI 2.pdf] PDF
Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Badan Pengawas Pemilihan Umum selanjutnya ditulis Bawaslu adalah lembaga penyelenggaraan pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilihan umum. Bawaslu berperan sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas dan berkredibilitas untuk mewujudkan pemilu yang demokratis, serta untuk memastikan terselenggaranya Pemilukada secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas sesuai dengan peraturan Pemilukada secara menyeluruh. Dalam melaksanakan tugasnya Bawaslu Provinsi Lampung tidak bersifat diskriminatif, peran dan fungsi Bawaslu Provinsi Lampung bertugas mengawasi setiap proses dan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018. Rumusan masalah dari judul skripsi ini adalah: 1. Bagaimana peran Bawaslu dalam mengawasi penyelenggaraan pemilukada tahun 2018 di Provinsi Lampung? 2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap Bawaslu dalam mengawasi penyelenggaraan pemilukada tahun 2018 di Provinsi Lampung?. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian lapangan (field research) dimana penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode pengambilan data dilakukan melalui observasi, wawancara serta dokumentasi. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer dan data sekunder. Adapun sumber data primer diperoleh melalui wawancara sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari membaca referensi dari buku-buku terkait dengan pengawasan pemilukada. Analisis data yang digunakan adalah analisa kualitatif dengan pendekatan berfikir induktif. Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pelanggaran yang terjadi pada Pemilukada tahun 2018 di Provinsi Lampung yaitu, pelanggaran administrasi sebanyak 331 laporan/temuan, pelanggaran kode etik sebanyak 3 laporan/temuan, pelanggaran ASN 50 laporan/temuan,serta kategori bukan pelanggaran sebanyak 121 laporan/temuan. Dari hasil temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa Bawaslu Provinsi Lampung dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah cukup berperan dan efekti, namun kinerja Bawaslu dalam hal penanganan pelanggaran belum optimal karena Bawaslu tidak mempunyai wewenang untuk menangani suatu pelanggaran dalam hal ini Bawaslu hanya merekomendasikan kepada KPU, kepolisian dan DKPP, dan menurut fiqh siyasah yang diatur dalam fiqh siyasah dusturiyyah yang mana mengatur perundang-undangan negara, mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan,aturan-aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat, dan mengenai pembagian kekuasaan.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Subjects: Siyasah (Hukum Tata Negara)
Divisions: Fakultas Syariah > Siyasah (Hukum Tata Negara)
Depositing User: LAYANAN PERPUSTAKAAN UINRIL REFERENSI
Date Deposited: 11 Jun 2021 06:50
Last Modified: 11 Jun 2021 06:50
URI: http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/14550

Actions (login required)

View Item View Item