Pengaturan Usia Perkawinan Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Politik Hukum Islam.

Sari, Indah Dian (2017) Pengaturan Usia Perkawinan Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Politik Hukum Islam. Masters thesis, UIN Raden Intan Lampung.

Preview	PDF Download (234kB) | Preview
Preview	PDF Download (66kB) | Preview
Preview	PDF Download (72kB) | Preview
Preview	PDF Download (78kB) | Preview
Preview	PDF Download (79kB) | Preview
Preview	PDF Download (99kB) | Preview
Preview	PDF Download (117kB) | Preview
Preview	PDF Download (59kB) | Preview
Preview	PDF Download (403kB) | Preview
Preview	PDF Download (841kB) | Preview
Preview	PDF Download (376kB) | Preview
Preview	PDF Download (433kB) | Preview
Preview	PDF Download (126kB) | Preview
Preview	PDF Download (161kB) | Preview

Abstract

Pengaturan usia perkawinan merupakan salah satu bagian penting dalam upaya modernisasi hukum keluarga Islam di Indonesia, yang produk hukumnya dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Diskursus mengenai usia perkawinan merupakan wacana yang selalu aktual untuk didiskusikan, bahkan telah menjadi isu perdebatan yang cukup sensitif di kalangan pemerhati keluarga hingga telah berlanjut pada upaya judicial review maupun dalam proses legislative review. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pengaturan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan bagaimana format yang maslahat dalam pengaturan usia perkawinan di Indonesia perspektif politik hukum Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses pengaturan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan untuk mengetahui format yang maslahat dalam pengaturan usia perkawinan di Indonesia perspektif politik hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini ialah library research, yang bersifat deskriptif analitis. Sumber data diperoleh dari data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Metode pengolahan data terdiri dari pemeriksaan data, penandaan data, dan penyusunan atau sistematisasi data. Setelah data diperoleh, dikumpulkan, dan diolah, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode analisis deduktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses pengaturan usia perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berawal dari Surat Putusan Menteri Agama Nomor B/2/4299 tanggal 1 Oktober 1950 untuk membentuk panitia penyelidik peraturan hukum perkawinan, talak, dan rujuk. Kemudian pada tanggal 31 Juli 1973 Presiden mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Perkawinan kepada DPR. Materi hukum usia perkawinan yang tertuang dalam Pasal 7 RUU Perkawinan mendapat respon negatif terutama dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) dalam sidang pembahasannya di DPR. Sehingga ketentuan batas minimal usia perkawinan direvisi dari 21 tahun menjadi 19 tahun untuk pria dan 18 tahun menjadi 16 tahun untuk wanita, kemudian RUU tersebut disahkan menjadi UU sejak 2 Januari 1974. Format yang maslahat dalam pengaturan usia perkawinan di Indonesia perspektif politik hukum Islam adalah organisasi kemasyarakatan, ulama, dan para akademisi mendorong pemerintah dan DPR untuk mengusulkan RUU tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ke dalam prolegnas prioritas 2017 dengan sasaran revisi materi hukum menaikkan batas usia perkawinan di Indonesia menjadi 19 tahun bagi laki -laki dan perempuan. Sebagaimana yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kalangan elit politik Islam harus bergandengan dan membantu mempercepat pengesahan dan pengundangannya, sehingga kepastian dan ketertiban hukum dapat segera diwujudkan.

Actions (login required)

View Item