ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP FIKTIF POSITIF DALAM GOOD GOVERNANCE ( Studi Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan )

RIGA, NOVA KURNIAWAN (2021) ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP FIKTIF POSITIF DALAM GOOD GOVERNANCE ( Studi Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ). Undergraduate thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG.

[thumbnail of SKRIPSI RIGA.pdf] PDF
Restricted to Repository staff only

Download (5MB)
[thumbnail of bab 1,2 dan dapus.pdf] PDF
Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Pada tahun 2014 pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pada pasal 53 undang-undang tersebut memuat poin bahwa mewajibkan badan atau pejabat tata usaha negara merespon suatu permohonan dengan jawaban atau tindakan. Apabila syarat telah terpenuhi dan limit waktu terlewati tampa ada jawaban atau tindakan, sikap diam badan atau pejabat dianggap telah mengabulkan permohonan. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah 1) Bagaimana relevansi fiktif positif terhadap good governance di Indonesia. 2) Bagaimana pandangan sah terhadap konsep fiktif positif dalam good governance di Indonesia. Tujuan penelitian adalah mengetahui relevansi fiktif positif dalam good governance serta pandangan fiqh s sah terhadap fiktif positif dalam good governance di Indonesia. Penelitian ini berjenis library reseach. Metode yang digunakan yaitu kualitatif dengan analisis secara bertahap dan berlapis. Peneliti memotret penerapan fiktif positif di Indonesia dan menganalisisnya dalam prinsip good governance serta melihat pandangan sah terhadap potret tersebut. Relevansi konsep fiktif positif terhadap good governance di Indonesia mempengaruhi 3 domain yaitu administrasi, pelayanan publik, dan penegakan hukum. Pengaruh penerapan tersebut berimplikasi pada peningkatan prinsip good governance di Indonesia. Dalam pandangan fiqh siyasah, fiktif positif sama dengan takrir Nabi Muhammad SAW yang berbentuk hadis taqriri. Fiktif positif sebagai kebijakan telah memenuhi standar kebijakan Islam yang diukur dengan semangat pembentukan kebijakan dalam ajaran Islam, yaitu: tidak bertentangan dengan ajaran Islam, menetapkan manusia pada pangkat yang sama, tidak memberatkan manusia dalam pelaksanakannya, berkeadilan dan demi kemaslahatan masyarakat. Prinsip-prinsip yang terdapat pada fiktif positif dalam good governance juga telah sejalan dengan Al�Quran maupun Hadis, satu contoh dalil Al-Quran : َص ْب ْ َت فَان غْ َ ذَا فَ ر ِ ) الشرح/49 :7 ۙ )فَا Ayat di atas satu contoh dalil prinsip professional. Prinsip-prinsip yang lain diantaranya: berorientasi consensus, visi strategis, kepentingan umum, transparan, efektif dan efisien, akuntabilitas dan daya tanggap, partisipasi, , kepastian hukum, dan persamaan hak.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Subjects: Siyasah (Hukum Tata Negara)
Divisions: Fakultas Syariah > Siyasah (Hukum Tata Negara)
Depositing User: LAYANAN PERPUSTAKAAN UINRIL REFERENSI
Date Deposited: 01 Apr 2021 04:42
Last Modified: 01 Apr 2021 04:42
URI: http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/13622

Actions (login required)

View Item View Item