TINJAUAN FIKIH SIYASAH TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU (Studi Analisis Terhadap Putusan Penyelenggara DKPP RI No. 16-PKE-DKPP/I/2019)

Lukmansyah, Lukmansyah (2021) TINJAUAN FIKIH SIYASAH TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU (Studi Analisis Terhadap Putusan Penyelenggara DKPP RI No. 16-PKE-DKPP/I/2019). Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	PDF Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah sebuah lembaga penegak kode etik bagi penyelenggara Pemilu. Yang bertugas untuk menyelesaikan kasus malpraktik profesi yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. Meskipun peran DKPP hanya terbatas pada ranah kode etik semata, akan tetapi peran tersebut akan mempengaruhi iklim demokrasi di Indonesia. Terlebih DKPP dalam putusannya berwenang memberikan sanksi kepada penyelenggara Pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Adanya sanksi diharapkan akan menjadi pertimbangan bagi penyelenggara Pemilu untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya. Dalam Islam, terdapat sebuah lembaga yang hampir sama perannya dengan DKPP yakni lembaga hisbah. Hisbah adalah suatu sistem kelembagaan yang berfungsi untuk mengawasi berjalannya konsep al-amr bi ma‟ruf wa al-nahy al-munkar. Selain itu lembaga hisbah juga berperan dalam menjadikan kebiasaan baik sebagai kebiasaan umum. Perbedaan DKPP dengan hisbah terletak pada jangakauan kewenangannya, di mana hisbah lebih umum dibanding dengan DKPP. Rumusan masalah yang nantinya akan dipecahkan penulis dalam skripsi ini adalah; 1) bagaimana mekanisme penetapan putusan oleh DKPP pada putusan No. 16-PKE-DKPP/I/2019?, 2) bagaimana tinjauan fikih siyasah terhadap mekanisme penetapan putusan oleh DKPP pada putusan No. 16-PKEDKPP/ I/2019?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme penetapan putusan DKPP No. 16-PKE-DKPP/I/2019 dan untuk mengetahui pandangan fikih siyasah terhadap mekanisme penetapan putusan DKPP No. 16-PKEDKPP/ I/2019. Skripsi ini menggunakan penelitian pustaka (library research), dengan menelaah bahan-bahan yang berupa buku-buku hukum, Undang-undang dan Peraturan-peraturan lainnya yang ada relevansinya dengan permasalahan yang penulis akan bahas. Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, mengingat penelitian ini adalah penelitian kepustakaan maka peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber buku yang ada seperti literatur pemikiran ilmu politik Islam, dan fiqh siyasah serta tulisan-tulisan yang lain termasuk media internet untuk mengakses bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa mekanisme dalam putusan Nomor 16-PKE-DKPP/I/2019 DKPP RI sudah sesuai dengan UU No 7 tahun 20017 dan peratuaran DKPP Nomor 2 tahun 2017. Adapun dalam hukum Islam, terdapat lembaga yang serupa dengan DKPP yakni lembaga hisbah, keduanya sama-sama melakukan pengawasan dan menangani kasus terkait dengan pelanggaran etika dan moral.

Actions (login required)

View Item