ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA (Studi di Desa Padang Manis Kecamatan Waylima Kabupaten Pesawaran)

NAJMAH, HAYATI (2021) ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA (Studi di Desa Padang Manis Kecamatan Waylima Kabupaten Pesawaran). Undergraduate thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Restricted to Repository staff only Download (7MB)
	PDF Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Pengetahuan masyarakat akan bahaya pertambangan terhadap batu sungai yang berlebihan juga harus disosialisasikan. Peran pemerintahan sebenarnya sangat penting, karena jika masyarakat tidak diberikan arahan terhadap bahaya lingkungan akibat pertambangan yang berlebihan dari batu di sungai maka kegiatan pertambangan akan semakin marak berkembang dan tidak terkendali. Penelitian ini difokuskan pada Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Pesawaran Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Adapun yang menjadi permasalahannya adalah Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 18 Tahun 2011 Terhadap Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Pesawaran. Tujuan skripsi ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 18 Tahun 2011 Terhadap Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Pesawaran menurut Fiqh Siyasah. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) dengan sifat penelitian Deskriptif Analisis. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, pengolahan data melalui tahap editing dan sistemating. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian Implementasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara belum dilaksanakan dengan baik karena pemerintah daerah bersama pemerintah desa hanya memberikan sosialisasi dan teguran kepada sekelompok masyarakat yang melakukan penambangan tanpa adanya izin usaha melakukan penambangan dari pemerintah setempat di sungai Desa Padang Manis Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran, namun teguran yang diberikan tidak diindahkan oleh sekelompok masyarakat yang melakukan penambangan pasalnya mereka masih melakukan penambangan dengan alasan kebutuhan ekonomi serta bayaran yang cukup besar. Adapun Analisis Fiqh Siyasah bahwa sekelompok masyarakat yang melakukan penambangan batu sungai di desa Padang Manis tanpa memiliki izin dari pemerintah setempat dapat dikatakan sebagai perbuatan yang tidak mengikuti aturan pemimpin atau ulil amri. Dalam hukum islam perbuatan tersebut adalah perbuatan yang haram dan hukumnya dosa karena mendatangkan mudharat, dalam ushul fiqh hal ini tidak mendapatkan maslahat, padahal sudah cukup jelas Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 59 menjelaskan bahwa Ta’atilah Allah dan ta’aatilah Rasul serta ulil amri di antara kamu. Selanjutnya dalam Siyasah Dusturiyah cukup jelas bahwa pemerintah memegang kendali dan bertanggung jawab penuh atas pembentukan kebijakan dalam urusan pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara di Kabupaten Pesawaran, tetapi pemerintah tidak melaksanakan kebijakannya dengan baik atau tidak amanah padahal dalam HR.Bukhori nomor 6617 Rasulullah SAW bersabda Tidaklah seorang hamba yang Allah beri amanat kepemimpinan, namun dia tidak menindaklanjutinya dengan baik, selain tak bakalan mendapat bau surga.

Actions (login required)

View Item