PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK 2019 DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-XI/2013 DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

M SAEFUDDIN, M SAEFUDDIN (2020) PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK 2019 DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-XI/2013 DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung.

Preview	PDF Download (2MB) | Preview
	PDF Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Pemilihan umum atau Pemilu 2019 dilaksanakan secara serntak yaitu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan serentak dengan pemilihan Legislatif membawa konsekuensi politik secara nasional dan daerah. Membawa tantangan besar bagi bangsa Indonesia dalam perbaikan sistem politik dan demokrasi yang lebih baik lagi. Efektivitas pemilu serentak 2019 masih menjadi perdebatan publik. Pemilu 2019 dilaksanakan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pemilu serentak, yang bertujuan untuk meminimalkan pembiayaan negara dalam pelaksanaan pemilu, meminimalisir politik biaya tinggi bagi peserta pemilu, serta politik uang yang melibatkan pemilih, penyalahgunaan kekuasaan atau mencegah politisasi birokrasi, dan merampingkan skema kerja pemerintah.Rumusan masalahnya adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan Pemilu 2019 di Indonesia menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 2)Bagaimana pelaksanaan Pemilu 2019 di Indonesia dalam Presfektif Hukum Islam. Penulis menggunakan jenis penelitian library research (kepustakaan) dengan menggunakan pendekatan normatif dan Hukum Islam. Sumber data adalah sumber data sekunder. Data tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis metode induktif kualitatif. Pelaksanaan Pemilu 2019 dilaksanan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan serentak atau berbarngan dengan Pemilihan Legislatif, Pemilu serentak ini menjawab kebutuhan peningkatan efektivitas warga negara terkait dengan penggunaan waktu, energi, biaya untuk melaksanakan hak pilihnya yang lebih terjamin dan akan merasakan manfaat efisiensi dana dari penyelenggaraan pemilu serentak. Hukum Islam dalam Islam telah mengatur tentang pemilihan umum, pemilihan umum dalam pandangan Islam dapat dipergunakan sebagai salah satu cara dalam kehidupan kenegaraan, apabila negara yang bersangkutan telah memilih jalan demokrasi sebagai satu-satunya dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Akan tetapi, demokrasi yang dimaksudkan adalah demokrasi yang sesuai dengan ketentuan syariah.

Actions (login required)

View Item