DAMPAK PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 DAN NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG PPH ATAS PENGHASILAN TERHADAP PERTUMBUHAN JUMLAH WAJIB PAJAK

EKO SETIAWAN, TIA (2020) DAMPAK PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 DAN NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG PPH ATAS PENGHASILAN TERHADAP PERTUMBUHAN JUMLAH WAJIB PAJAK. Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung.

Preview	PDF Download (7MB) | Preview
	PDF Restricted to Repository staff only Download (7MB)

Abstract

ABSTRAK Peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan 23 Tahun 2018 merupakan salah satu reformasi pajak yang dilakukan pemerintah dalam upaya mendorong pemenuan pajak secara sukarela. PP No.46/2013 di terbitkan pada tanggal 1 Juli 2013 PP No.23/2018 diterbitkan tanggal 1 Juli 2018. Dari masing-masing penerbitan mempunyai tarif pajak yang berbeda yaitu PP No.46/2013 adalah 1% dan PP No.23 tahun 2018 adalah 0.5% dari jumlah wajib pajak atas omset atau penjualan bruto yang kurang dari Rp. 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 tahun pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan jumlah wajib pajak yang terdaftar selama 24 bulan yaitu 12 bulan sebelum dan setelah penerapan PP No.46 Tahun 2013 dan 12 bulan sebelum dan setelah penerapan PP No.23 Tahun 2013 dan untuk menjelaskan apakah PP No.46/2013 dan PP No.23/2018 terhadap pertumbuhan jumlah wajib pajak menurut pandangan Ekonomi Islam di KPP Pratama Kedaton Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian jika dilihat dari pertumbuhan jumlah wajib pajak selama 12 bulan sebelum dan setelah penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 menujukan bahwa terjadi pertumbuhan jumlah wajib pajak sebesar 1.7% sedangkan 12 bulan sebelum dan setelah penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 terjadi pertumbuhan jumlah wajib pajak sebesar 37.87%. Dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 ini bisa dikatakan pertumbuhan jumlah wajib pajak sangat berkembang pesat dibandingkan PP Nomor 46 Tahun 2013. Kedepanya pemerintah khususnya di Kementerian Keuangan dalam hal ini DJP harus meningkatkan sosialisasi tentang perpajakan kepada masyarakat secara menyeluruh. Dan menurut pandangan Ekonomi Islam di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton ini memenuhi 2 prinsip dasar Ekonomi Islam yaitu perwakilan (khalifah) dan keadilan.

Actions (login required)

View Item