IMPLEMENTASI PASAL 18 AYAT (3) PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS PERSPEKTIF SIYĀSAH TANFĪDẒIYYAH (Studi di SLB Negeri Sidomulyo Lampung Selatan)

Ria, Tribuana (2026) IMPLEMENTASI PASAL 18 AYAT (3) PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS PERSPEKTIF SIYĀSAH TANFĪDẒIYYAH (Studi di SLB Negeri Sidomulyo Lampung Selatan). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (3MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Implementasi Pasal 18 Ayat (3) Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas merupakan upaya untuk menjamin hak pendidikan bagi penyandang disabilitas. Pasal tersebut, khususnya huruf b, d, dan f, mengatur penyediaan sarana dan prasarana yang aksesibel, tenaga pendidik yang memiliki kompetensi dalam memberikan layanan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas, serta penyediaan layanan transportasi yang mendukung akses menuju satuan pendidikan. Namun, pelaksanaannya di SLB Negeri Sidomulyo Lampung Selatan belum sepenuhnya optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 18 Ayat (3) Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 30 Tahun 2024 serta meninjaunya dalam perspektif Siyāsah Tanfīdziyyah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 18 Ayat (3) huruf b, d, dan f belum terlaksana secara optimal. Kendala yang ditemukan meliputi keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran, kurangnya tenaga pendidik yang memiliki kompetensi khusus dalam menangani peserta didik penyandang disabilitas, serta layanan transportasi yang belum menjangkau seluruh peserta didik secara maksimal. Dalam perspektif Siyāsah Tanfīdziyyah, pemerintah dan lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan secara efektif demi mewujudkan keadilan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, sehingga diperlukan peningkatan pelaksanaan kebijakan agar hak pendidikan dapat terpenuhi secara optimal. ABSTRACT The implementation of Article 18 Paragraph (3) of the South Lampung Regent Regulation Number 30 of 2024 concerning the Protection and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities is an effort to ensure the educational rights of persons with disabilities. In particular, points (b), (d), and (f) regulate the provision of accessible educational facilities and infrastructure, competent educators capable of providing educational services for students with disabilities, and transportation services that support access to educational institutions. However, its implementation at SLB Negeri Sidomulyo, South Lampung, has not yet been fully optimized. This study aims to analyze the implementation of Article 18 Paragraph (3) of the South Lampung Regent Regulation Number 30 of 2024 and examine it from the perspective of Siyāsah Tanfīdziyyah. This study employed field research with a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation, and were analyzed using data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that the implementation of Article 18 Paragraph (3) points (b), (d), and (f) has not been fully effective. The main obstacles include limited educational facilities and infrastructure, a shortage of educators with specialized competencies in teaching students with disabilities, and transportation services that have not adequately reached all students. From the perspective of Siyāsah Tanfīdziyyah, the government and educational institutions are responsible for implementing policies effectively to achieve justice and fulfill the rights of persons with disabilities. Therefore, improvements in policy implementation are necessary to ensure the optimal fulfillment of educational rights.

Actions (login required)

View Item