IMPLEMENTASI PASAL 6 AYAT (1) PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 47 TAHUN 2023 TENTANG ALAT PENERANGAN JALAN (APJ) PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH

MELISSA, DIAN SAFITRI (2026) IMPLEMENTASI PASAL 6 AYAT (1) PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 47 TAHUN 2023 TENTANG ALAT PENERANGAN JALAN (APJ) PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH. Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

PDF Download (7MB)

Abstract

untuk menganalisis implementasi Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun 2023 tentang Alat Penerangan Jalan di Kota Bandar Lampung serta mengkajinya dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis empiris dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 6 Ayat (1) telah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, penempatan dan pemasangan, pengoperasian, pemeliharaan, penggantian, serta penghapusan Alat Penerangan Jalan (APJ). Namun, pelaksanaannya belum optimal karena masih terdapat ketidakmerataan penerangan, keterbatasan jumlah APJ, kerusakan lampu, serta pemeliharaan dan penggantian fasilitas yang belum dilakukan secara maksimal. Pada ruas Jalan Saleh Raja Kusuma Yudha, Kota Bandar Lampung, masih ditemukan kesenjangan antara ketentuan normatif dan implementasi di lapangan, yang ditandai dengan perencanaan yang belum menjangkau seluruh wilayah, khususnya kawasan perbukitan, penempatan tiang lampu yang belum sepenuhnya memenuhi standar teknis, serta pemeliharaan yang tidak dilakukan secara berkala sehingga sebagian lampu tidak berfungsi secara optimal. Ditinjau dari perspektif Siyasah Tanfidziyah, penyelenggaraan APJ telah mencerminkan pelaksanaan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Akan tetapi, implementasinya belum sepenuhnya mewujudkan prinsip maslahah karena masih terdapat berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi antarinstansi, penguatan pengawasan, serta optimalisasi pengelolaan APJ agar penyelenggaraan penerangan jalan dapat memberikan manfaat yang lebih efektif dalam mewujudkan keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. ABSTRACT This study aims to analyze the implementation of Article 6 Paragraph (1) of the Minister of Transportation Regulation Number PM 47 of 2023 concerning Street Lighting Facilities in Bandar Lampung City and to examine its implementation from the perspective of Siyasah Tanfidziyah. This research employed field research using an empirical juridical approach with descriptive qualitative analysis. Data were collected through interviews, observations, and documentation at the Bandar Lampung City Transportation Agency. The findings indicate that Article 6 Paragraph (1) has been implemented through the stages of planning, placement and installation, operation, maintenance, replacement, and disposal of street lighting facilities. However, its implementation remains suboptimal due to uneven lighting distribution, the limited availability of street lighting facilities, damaged lamps, and inadequate maintenance and replacement. On Saleh Raja Kusuma Yudha Street, Bandar Lampung City, a gap persists between the normative provisions and their implementation, as reflected in planning that has not fully covered all areas, particularly hilly regions, the placement of lighting poles that has not entirely complied with technical standards, and irregular maintenance that has reduced the functionality of several streetlights. From the perspective of Siyasah Tanfidziyah, the implementation of street lighting demonstrates the government's responsibility in providing public services. Nevertheless, it has not fully realized the principle of maslahah (public welfare) because various constraints continue to affect service effectiveness. Therefore, stronger inter-agency coordination, enhanced supervision, and more effective management of street lighting facilities are essential to improve public safety, security, and welfare.

Actions (login required)

View Item