TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA TANAH HIBAH

Laras, Syahtia Arum (2026) TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA TANAH HIBAH. Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (4MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Permasalahan sengketa tanah hibah ini terjadi di Desa Srimenanti, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, antara Bapak Sarwan sebagai pemberi hibah dan Bapak Muslim sebagai penerima hibah. Sengketa ini bermula ketika pihak penerima hibah melakukan renovasi rumah dan melanggar batas lahan hibah yang telah disepakati sebelumnya, yakni melewati batas fisik berupa sumur milik pemberi hibah. Akibatnya, sebagian bangunan berdiri di atas tanah yang tidak termasuk objek hibah, sehingga menimbulkan kerugian bagi pemberi hibah. Berangkat dari permasalahan tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penyelesaian sengketa tanah hibah tersebut dilakukan, serta bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap penyelesaian sengketa yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa tanah hibah dan menganalisisnya berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori hibah dalam hukum Islam, teori ṣulḥ (perdamaian) sebagai penyelesaian sengketa dalam Islam, serta teori hukum positif terkait hibah yang diatur dalam Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUHPerdata). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian dilakukan secara musyawarah kekeluargaan dan menghasilkan kesepakatan ganti rugi sebesar Rp60.000.000, dibayar secara bertahap oleh penerima hibah. Dalam perspektif hukum Islam, kasus ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hibah muqayyad (hibah bersyarat), di mana pemberi hibah memiliki hak untuk menuntut kompensasi atas pelanggaran syarat batas tanah yang telah ditetapkan sebelumnya. Penyelesaian melalui musyawarah ini merupakan implementasi dari prinsip ṣulḥ (perdamaian) yang mengedepankan nilai keridhaan (tarāḍī) dan perlindungan hubungan kekeluargaan (ḥifẓ al-nasl). Sementara itu, dalam tinjauan hukum positif, sengketa ini berakar pada lemahnya pembuktian administrasi, mengingat hibah hanya dilakukan secara lisan tanpa adanya akta otentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Secara yuridis, tindakan pelanggaran batas ini memenuhi unsur wanprestasi terhadap syarat hibah, sehingga berdasarkan Pasal 1688 KUHPerdata, pemberi hibah berhak untuk mencabut hibahnya. Namun, para pihak memilih jalan perdamaian yang diakui dalam sistem hukum Indonesia sebagai bentuk Alternative Dispute Resolution (ADR) atau mediasi non-litigasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan dokumen formal mutlak diperlukan untuk menjamin kepastian hukum di masa depan. ABSTRACT Land grant dispute occurred in Srimenanti Village, Bandar Sribhawono Subdistrict, East Lampung Regency, between Mr. Sarwan as the grantor (pemberi hibah) and Mr. Muslim as the grantee (penerima hibah). The dispute began when the grantee renovated his house and violated the previously agreed boundaries of the granted land, specifically encroaching past the physical boundary marked by the grantor's well. Consequently, a portion of the building was erected on land that was not part of the granted property, causing losses for the grantor. Based on this issue, the problem formulation in this research is how the resolution of the land grant dispute was carried out, as well as how Islamic law and positive law review the dispute resolution that took place. This research aims to determine the mechanism for resolving the land grant dispute and to analyze it based on the perspectives of Islamic law and positive law. The research method used is field research with a qualitative descriptive approach. Data sources were obtained through interviews, documentation, and observation of the parties involved in the dispute. The theories applied in this research include the theory of grant (hibah) in Islamic law, the theory of ṣulḥ (peace/reconciliation) as dispute resolution in Islam, and the positive law theory regarding grants as regulated in the Indonesian Civil Code (KUHPerdata). The results of the study indicate that the resolution was carried out through amicable familial deliberation, resulting in a compensation agreement of Rp60,000,000, to be paid in installments by the grantee. From the perspective of Islamic law, this case is categorized as a violation of hibah muqayyad (conditional grant), where the grantor has the right to demand compensation for the violation of the previously established land boundary conditions. This resolution through deliberation is an implementation of the ṣulḥ (peace/reconciliation) principle, which prioritizes the value of mutual consent (tarāḍī) and the protection of family relations (ḥifẓ al-nasl). Meanwhile, from the perspective of positive law, this dispute is rooted in weak administrative evidence, considering that the grant was only made verbally without an authentic deed drawn up by a Land Deed Official (PPAT). Juridically, the act of violating the boundaries constitutes a breach of contract (wanprestasi) regarding the conditions of the grant; thus, based on Article 1688 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata), the grantor has the right to revoke the grant. However, the parties opted for a peaceful settlement, which is recognized in the Indonesian legal system as a form of Alternative Dispute Resolution (ADR) or non-litigation mediation. This research concludes that the strengthening of formal documentation is absolutely necessary to guarantee legal certainty in the future. This research concludes that strengthening formal documents is absolutely necessary to ensure legal certainty in the future.

Actions (login required)

View Item