ANALISIS SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 20 PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Irwan, Lesmana (2026) ANALISIS SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 20 PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKULU SELATAN. Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

PDF Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 20 Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan dalam pengawasan pengelolaan limbah industri kelapa sawit serta menganalisisnya dalam perspektif siyasah tanfidziyah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi lapangan (field research) yang bersifat deskriptif analisis. Data diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan dan masyarakat terdampak, serta diperkuat dengan observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 20 telah dilaksanakan melalui pemantauan kualitas lingkungan, inspeksi lapangan, pengambilan dan pengujian sampel limbah, penetapan baku mutu, pembinaan pelaku usaha, penyusunan mekanisme pengawasan, serta evaluasi laporan pengelolaan lingkungan perusahaan. Hasil pengujian laboratorium menunjukkan bahwa parameter limbah yang diperiksa masih berada di bawah baku mutu yang ditetapkan. Meskipun demikian, implementasi Pasal 20 belum sepenuhnya optimal, terutama pada aspek tindak lanjut hasil evaluasi dan penegakan sanksi terhadap pelanggaran, yang masih dominan dilakukan melalui teguran dan pembinaan. Pelaksanaan pengawasan juga menghadapi hambatan internal berupa keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana, sedangkan hambatan eksternal meliputi belum konsistennya kepatuhan dan kesadaran pelaku usaha serta belum tegasnya penerapan sanksi administratif. Dalam perspektif siyasah tanfidziyah, pelaksanaan pengawasan tersebut telah mencerminkan fungsi kekuasaan eksekutif dalam menjalankan kebijakan serta prinsip amanah dan kemaslahatan dalam melindungi masyarakat dari kerusakan lingkungan. Namun, penerapannya belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan ketegasan karena tindak lanjut terhadap pelanggaran belum dilaksanakan secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan dan penegakan hukum agar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat terlaksana secara efektif dan berkelanjutan. ABSTRACT This study aims to analyze the implementation of Article 20 of South Bengkulu Regent Regulation Number 14 of 2023 concerning the Organizational Structure and Work Procedures of the Environmental Agency of South Bengkulu Regency in supervising palm oil industrial waste management and to examine its implementation from the perspective of siyasah tanfidziyah. This study employs a qualitative method with a field research approach and a descriptive-analytical design. Data were obtained through interviews with the Head of the Environmental Impact Control Division of the Environmental Agency of South Bengkulu Regency and an affected community member, supported by observation, documentation, and literature review. The results show that Article 20 has been implemented through environmental quality monitoring, field inspections, waste sampling and laboratory testing, determination of environmental quality standards, guidance for business actors, establishment of supervisory mechanisms, and evaluation of companies’ environmental management reports. Laboratory test results indicate that the examined waste parameters remain below the prescribed quality standards. Nevertheless, the implementation of Article 20 has not been fully optimal, particularly in terms of follow-up actions on evaluation results and the enforcement of sanctions against violations, which are still predominantly addressed through warnings and guidance. The implementation of supervision also faces internal obstacles, including limited human resources, budget constraints, and inadequate facilities and infrastructure, as well as external obstacles involving inconsistent compliance and awareness among business actors and the insufficiently firm enforcement of administrative sanctions. From the perspective of siyasah tanfidziyah, such supervision reflects the executive authority’s function in implementing policies as well as the principles of trust (amanah) and public welfare (maslahah) in protecting society from environmental damage. However, its implementation has not fully reflected the principles of justice and firmness because follow-up actions against violations have not been maximally enforced. Therefore, stronger supervision and law enforcement are required to ensure effective and sustainable environmental protection and management.

Actions (login required)

View Item