IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERSPEKTIF SIYASAH TANFIZIYYAH

Fidiya, Arvicka Putri (2026) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERSPEKTIF SIYASAH TANFIZIYYAH. Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

PDF Download (10MB)

Abstract

Abstrak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) memiliki peran strategis dalam memperkuat partisipasi masyarakat dan mendukung tata kelola pemerintahan di tingkat kelurahan. Tetapi, implementasi kebijakan LPM sering menghadapi kendala struktural dan kelembagaan yang memengaruhi efektivitas pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan LPM berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2016 di Kelurahan Beringin Jaya serta meninjaunya dalam perspektif Siyasah Tanfiziyyah dengan fokus pada pembinaan dan pengawasan, peran dan kinerja LPM serta kesesuaian desain kebijakan (policy design) Perda dengan kebutuhan pemberdayaan masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi lapangan (field research). Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dengan aparat kelurahan dan pengurus LPM serta telaah dokumen regulasi dan literatur terkait. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan pendekatan deduktif untuk mengaitkan temuan empiris dengan kerangka hukum positif dan prinsip-prinsip Siyasah Tanfiziyyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan masih bersifat administratif dan incidental sementara pengawasan cenderung reaktif dan belum berbasis indikator kinerja serta evaluasi dampak. Kondisi ini membatasi kapasitas LPM sehingga perannya lebih dominan sebagai pelaksana program pemerintah dibandingkan mitra strategis pembangunan. Selain itu, desain kebijakan Perda masih bersifat umum dan topdown sehingga kurang responsif terhadap kebutuhan lokal. Ditinjau dari Siyasah Tanfiziyyah, implementasi kebijakan belum sepenuhnya selaras dengan prinsip amanah, keadilan, musyawarah dan kemaslahatan publik. Penelitian merekomendasikan penguatan pedoman teknis pembinaan dan pengawasan, evaluasi berbasis dampak, penguatan kapasitas LPM serta penyempurnaan desain kebijakan yang lebih partisipatif dan kontekstual. Abstract The Community Empowerment Agency (LPM) plays a strategic role in strengthening community participation and supporting governance at the village level. However, the implementation of LPM policies often faces structural and institutional obstacles that affect the effectiveness of community empowerment. This study aims to analyze the implementation of LPM policies based on Bandar Lampung City Regulation No. 5 of 2016 in Beringin Jaya Village and review it from the perspective of Siyasah Tanfiziyyah, focusing on guidance and supervision, the role and performance of LPM, and the suitability of the policy design of the local regulation to the needs of community empowerment. The research uses a qualitative approach with field research. Data were collected through observation, interviews with village officials and LPM administrators, and review of regulatory documents and related literature. The analysis was conducted descriptively and analytically using a deductive approach to link empirical findings with the positive legal framework and principles of Siyasah Tanfiziyyah. The results of the study show that guidance is still administrative and incidental in nature, while supervision tends to be reactive and is not yet based on performance indicators and impact evaluations. This condition limits the capacity of the LPM, so that its role is more dominant as an implementer of government programs than as a strategic partner in development. In addition, the design of local regulations is still general and top-down in nature, making them less responsive to local needs. From the perspective of Siyasah Tanfiziyyah, policy implementation is not yet fully in line with the principles of trust, justice, deliberation, and public interest. The study recommends strengthening technical guidelines for guidance and supervision, impact-based evaluation, capacity building for LPMs, and improving policy design to be more participatory and contextual.

Actions (login required)

View Item