KEADILAN UPAH DAN KETIDAKPASTIAN AKAD PEKERJA HARIAN LEPAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Di Desa Mekar Harjo Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah)

RESTI, YULIANA (2026) KEADILAN UPAH DAN KETIDAKPASTIAN AKAD PEKERJA HARIAN LEPAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Di Desa Mekar Harjo Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

PDF Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh paradoks struktural dalam sektor kelapa sawit nasional yang menjadi penyumbang devisa utama, namun ironisnya sangat bergantung pada Buruh Harian Lepas (BHL) yang berada dalam kondisi rentan dan tereksploitasi. Kesenjangan antara kontribusi makroekonomi dan kesejahteraan mikro pekerja menciptakan ketimpangan yang mendesak untuk ditinjau ulang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pengupahan dan validitas akad kerja di perkebunan rakyat Desa Mekar Harjo, Lampung Tengah, serta mengevaluasinya berdasarkan prinsip Hukum Ekonomi Syariah khususnya aspek keadilan (Al-„Adl) dan kecukupan (Kifayah). Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus (case study), data empiris dikumpulkan melalui observasi partisipan dan wawancara mendalam (in-depth interview) terhadap enam informan kunci yang merepresentasikan buruh, pemilik lahan, dan tokoh masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan dominasi penggunaan akad lisan (Mu'athah) tanpa kontrak tertulis yang memicu ketidakpastian (Gharar) dan melemahkan posisi hukum buruh. Sistem pengupahan berbasis borongan terbukti sangat fluktuatif mengikuti harga pasar dan sering kali berada di bawah standar kebutuhan hidup layak (Hadd al-Kifayah), sehingga memaksa pelibatan anggota keluarga tanpa kompensasi memadai. Penelitian ini mengimplikasikan urgensi reformasi tata kelola ketenagakerjaan di tingkat tapak melalui formalisasi kontrak tertulis (Kitabah) dan penetapan standar upah yang manusiawi. Hal ini diperlukan untuk mentransformasi hubungan patron-klien yang eksploitatif menjadi kemitraan yang setara demi mewujudkan keberlanjutan sosial dan keberkahan ekonomi desa. ABSTRACT This study is motivated by a structural paradox within the national palm oil sector; while serving as a primary contributor to foreign exchange reserves, the sector ironically relies heavily on Casual Daily Workers (Buruh Harian Lepas) who remain in a vulnerable and exploited condition. The disparity between macroeconomic contributions and the micro-level welfare of workers creates an inequality that demands urgent re-examination. This study aims to analyze wage practices and the validity of employment contracts in the smallholder plantations of Mekar Harjo Village, Central Lampung, and to evaluate them based on the principles of Islamic Economic Law, specifically regarding justice (Al-„Adl) and sufficiency (Kifayah). Employing a qualitative method with a case study approach, empirical data were collected through participant observation and in-depth interviews with six key informants representing laborers, landowners, and community leaders. The findings indicate a predominance of verbal agreements (Mu'athah) lacking written contracts, which triggers uncertainty (Gharar) and weakens the legal standing of the laborers. The piece-rate wage system proved highly volatile, fluctuating with market prices and often falling below the standard of decent living (Hadd al-Kifayah), thereby necessitating the involvement of family members without adequate compensation. This study implies an urgent need for labor governance reform at the grassroots level through the formalization of written contracts (Kitabah) and the establishment of humane wage standards. Such measures are essential to transform exploitative patron-client relationships into equal partnerships, fostering social sustainability and village economic prosperity.

Actions (login required)

View Item