IMPLEMENTASI PASAL 6 AYAT (1) HURUF A PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG KARANG TARUNA PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYYAH

Aris, Maisa (2026) IMPLEMENTASI PASAL 6 AYAT (1) HURUF A PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG KARANG TARUNA PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYYAH. Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

PDF Download (9MB)

Abstract

ABSTRAK Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 huruf a Pasal 6 ayat (1). menempatkan Karang Taruna sebagai organisasi sosial kepemudaan yang memiliki peran dalam pengembangan potensi generasi muda dan masyarakat. Akan tetapi, realitas di Desa Walur Kecamatan Krui Selatan memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dan implementasinya di lapangan. Karang Taruna di desa tersebut mengalami penurunan aktivitas selama beberapa tahun terakhir sehingga fungsi pembinaan pemuda dan kegiatan sosial kemasyarakatan dapat dikatakan belum diterapkan secara penuh. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 organisasi tentang Karang Taruna di Desa Walur serta mengkajinya melalui perspektif siyasah tanfidziyyah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan peratin pekon walur, Ketua Karang Taruna, dan salah satu masyarakat Desa Walur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan peraturan tersebut belum berjalan secara optimal yang dapat dilihat dengan rendahnya keterlibatan pemuda, belum tersusunnya program kerja yang berkelanjutan, lemahnya koordinasi organisasi, serta kurang optimalnya pembinaan dari pemerintah desa. Ditinjau dari perspektif siyasah tanfidziyyah, kondisi tersebut menunjukkan belum maksimalnya penerapan prinsip amanah, tanggung jawab, dan kemaslahatan dalam pelaksanaan kebijakan sosial kepemudaan. Hasil penelitian ini menunjukkan perlunya peningkatan pembinaan dari pemerintah desa, penguatan koordinasi organisasi, serta pengembangan program kerja Karang Taruna secara berkesinambungan guna meningkatkan efektivitas pemberdayaan pemuda dan mendukung pembangunan sosial masyarakat desa. ABSTRACT Regulation of the Minister of Social Affairs Number 25 of 2019 letter a Article 6 paragraph (1). places Karang Taruna as a youth social organization that has a role in developing the potential of the younger generation and the community. However, the reality in Walur Village, South Krui District shows a discrepancy between normative provisions and their implementation in the field. Karang Taruna in the village has experienced a decline in activity over the past few years so that the function of youth development and social community activities can be said to have not been fully implemented. This study was conducted to analyze the implementation of Article 6 paragraph (1) letter a Regulation of the Minister of Social Affairs Number 25 of 2019 concerning Karang Taruna organizations in Walur Village and examine it through the perspective of siyasah tanfidziyyah. The study used a qualitative method with a descriptive analytical approach. Data collection was carried out through observation, interviews, and documentation with the head of Walur village, the Head of Karang Taruna, and one of the Walur Village residents. The results of the study indicate that the implementation of these regulations has not been optimal, as evidenced by low youth involvement, the lack of a sustainable work program, weak organizational coordination, and suboptimal guidance from the village government. Viewed from the perspective of siyasah tanfidziyyah, these conditions indicate the less than optimal of the principles of amanah, responsibility, and kemaslahah in the implementation of youth social policies. The results of this study indicate the need for increased guidance from the village government, strengthening organizational coordination, and developing the Karang Taruna work program on an ongoing basis to increase the effectiveness of youth empowerment and support the social development of village communities.

Actions (login required)

View Item