PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DALAM PERSPEKTIF SIYĀSAH IDĀRIYAH (Studi di Kantor Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung)

ERLANGGA, ADI (2026) PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DALAM PERSPEKTIF SIYĀSAH IDĀRIYAH (Studi di Kantor Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (5MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

ABSTRAK Pelayanan Publik Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik pada pasal 1 ayat 1 berbunyi “Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”. Namun, nyatanya hingga kini sebagian besar masyarakat masih beranggapan mutu kualitas penyelenggaraan pelayanan publik masih rendah. Adanya laporan masyarakat atas pelayanan pemerintah daerah menjadi instansi yang paling banyak dilaporkan terutama bagian administratif serta pelayanan oleh penyelenggara itu sendiri. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Penyelenggaraan Pelayanan Publik Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung dan Bagaimana Penyelenggaraan Pelayanan Publik Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung dalam Perspektif Fiqh Siyāsah Idāriyah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) , Metode ini mengangkat fakta, keadaan, variable, dan fenomena yang terjadi ketika penelitian berlangsung. Data yang digunakan yaitu Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dalam Perspektif Siyasah Idariyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik tidak terlaksana dengan baik, yang mana harusnya penyelenggara sebagai penyedia layanan barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif dapat mementingkan kepentingan umum bukan pribadi dan golongan. Dapat memberikan Kepastian hukum, yaitu Jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan. Serta tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi. Kemudian, tidak adanya ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan seperti pembuatan KTP, KK dan lain-lain. Penyelenggaraan Pelayanan Publik Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dalam Perspektif Fiqh Siyāsah Idāriyah di Kantor Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung tidak sesuai dengan fiqh siyāsah idāriyah. Seperti yang dicontohkan oleh Rasul adalah kesederhanan dan juga kemudahan dalam dalam menangani maslah-masalah administrasif. Dimana masih terdapat pelaksanaan pelayanan yang lama dan tidak pasti membuat masyarakat lama menunggu. Tidak hanya itu kurangnya disiplin dari aparatur pemerintah desa sangatlah rendah sehingga untuk menangani sebuah percepatan dalam mengatasi baik masalah atau prodak hukum kurang maksimal. ABSTRACT Public Services According to Law no. 25 of 2009 concerning public services in article 1 paragraph 1 reads "Public services are activities or series of activities in the context of providing service needs in accordance with statutory regulations for every citizen and resident regarding goods, services and/or administrative services provided by the organizer public service". However, in fact, until now the majority of people still think that the quality of public service delivery is still low. The existence of public reports on regional government services is the agency that is most reported, especially the administrative part and services by the administrators themselves. The formulation of the problem in this research is how to administer public services according to Law Number 25 of 2009 concerning Public Services in the Sukabumi District Office, Bandar Lampung City and how Public Services are Organized According to Law Number 25 of 2009 concerning Public Services in the Sukabumi District Office, Bandar City Lampung in the Perspective of Siyāsah Idariyah Fiqh. This type of research is field research. This method raises facts, circumstances, variables and phenomena that occur when the research takes place. The data used is the Implementation of Public Service Delivery According to Law Number 25 of 2009 concerning Public Services in the Siyasah Idariyah Perspective. This research comes from primary data obtained through observation, interviews and documentation, while secondary data was obtained through library research in the form of the AlQuran, Hadith, statutory regulations, journals, documents and books and other scientific works. The data taken as a reference is then analyzed using qualitative analysis using a descriptive analysis method with a deductive approach. The results of the research show that the implementation of public services according to Law Number 25 of 2009 concerning Public Services is not carried out well, in which case the organizers as providers of goods, services and/or administrative services should be able to prioritize the public interest, not individuals and groups. Can provide legal certainty, namely a guarantee of the realization of rights and obligations in providing services. And does not differentiate between ethnicity, race, religion, class, gender and economic status. Then, there is no punctuality in providing services such as making KTP, Family Cards and so on. The implementation of public services according to Law Number 25 of 2009 concerning Public Services in the Perspective of Siyāsah Idāriyah Fiqh in the Sukabumi District Office, Bandar Lampung City is not in accordance with siyāsah idāriyah fiqh. As exemplified by the Apostle, simplicity and ease in handling administrative problems. Where there is still a long and uncertain service implementation that makes people wait a long time. Not only that, the lack of discipline from village government officials is very low so that the speed of handling both problems and legal transactions is less than optimal.

Actions (login required)

View Item