ANALISIS SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 431 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM (Studi Pada Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan Way Kandis Keca

IRA, ANDINI ASRIL (2026) ANALISIS SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 431 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM (Studi Pada Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan Way Kandis Keca. Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (4MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Masalah dalam penelitian ini berfokus pada implementasi Pasal 431 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu Lanjutan di TPS 019 Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung. Kasus ratusan surat suara yang sudah tercoblos sebelum pemungutan suara menimbulkan polemik terkait integritas penyelenggaraan pemilu dan menuntut evaluasi terhadap kinerja Panwaslu. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam pengawasan pemilu, terutama dalam memastikan tahapan pemilu berjalan sesuai regulasi dan menjamin hak pilih masyarakat tetap terlindungi. Selain itu, keterlambatan dalam mengambil keputusan untuk menggelar Pemilu Lanjutan berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap independensi dan kredibilitas penyelenggara pemilu. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi Pasal 431 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengenai Pemilu Lanjutan yang terjadi di Kelurahan Way Kandis? dan bagaimana perspektif siyasah tanfidziyah terhadap implementasi Pasal 431 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengenai Pemilu Lanjutan yang terjadi di Kelurahan Way Kandis? Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research), sifat penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik yang digunakan dalam penentuan sampel yaitu teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Kemudian analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan teknik berfikir secara induktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik sebuah kesimpulan, pertama, implementasi Pasal 431 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait pemilu lanjutan di TPS 019 Kelurahan Way Kandis dikatakan sudah sesuai, hal ini terlihat dari langkah-langkah perbaikan yang diambil setelah ditemukan surat suara yang tercoblos sebelum pemungutan suara dimulai. Surat suara yang sudah tercoblos dimusnahkan secara transparan kemudian semua anggota KPPS yang terlibat diganti. Proses pemungutan suara dan penghitungan suara dilakukan sama seperti mekanisme pemilu reguler, sehingga tidak ada perbedaan dalam tata cara pelaksanaannya. Kedua, implementasi Pasal 431 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di TPS 019 Kelurahan Way Kandis telah sesuai dengan prinsip siyasah tanfidziyah, yang menekankan keadilan, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan musyawarah. Pemusnahan surat suara yang tercoblos dan pergantian anggota KPPS mencerminkan keadilan, sementara pengawasan ketat dan penghitungan suara terbuka menunjukkan transparansi dan efisiensi. Keputusan diambil melalui musyawarah kolektif dengan pengamanan ketat, memastikan integritas pemilu dan mendukung demokrasi yang adil serta berpihak pada kesejahteraan masyarakat. ABSTRACT The problem in this study focuses on the implementation of Article 431 Paragraph 1 of Law Number 7 of 2017 concerning Elections in the implementation of the Continued Election at TPS 019, Way Kandis Village, Tanjung Senang District, Bandar Lampung City. The case of hundreds of ballots that had been marked before the voting caused a polemic regarding the integrity of the election implementation and demanded an evaluation of the performance of Panwaslu. This shows that there are challenges in election supervision, especially in ensuring that the election stages run according to regulations and guaranteeing that people's voting rights remain protected. In addition, delays in making decisions to hold Continued Elections have the potential to reduce public trust in the independence and credibility of election organizers. The formulation of the problem in this study is how is the implementation of Article 431 Paragraph 1 of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections regarding the Continued Election that occurred in Way Kandis Village? and what is the perspective of siyasah tanfidziyah on the implementation of Article 431 Paragraph 1 of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections regarding the Continued Elections that occurred in Way Kandis Village? This type of research uses field research, the nature of this research is descriptive qualitative. The data sources used are primary and secondary data sources. The technique used in determining the sample is the purposive sampling technique. The data collection technique uses interviews and documentation. Then the data analysis used is qualitative analysis with inductive thinking techniques. Based on the results of the study, a conclusion can be drawn, first, the implementation of Article 431 Paragraph 1 of Law Number 7 of 2017 concerning the continued elections at TPS 019 Way Kandis Village is said to be appropriate, this can be seen from the corrective steps taken after ballots were found that were marked before voting began. The ballots that had been marked were destroyed transparently and then all KPPS members involved were replaced. The voting and vote counting process was carried out the same as the regular election mechanism, so there was no difference in the implementation procedures. Second, the implementation of Article 431 Paragraph 1 of Law Number 7 of 2017 at TPS 019, Way Kandis Village has been in accordance with the principles of siyasah tanfidziyah, which emphasizes justice, transparency, efficiency, accountability, and deliberation. The destruction of pre-marked ballots and the replacement of KPPS members reflect justice, while strict supervision and open vote counting demonstrate transparency and efficiency. Decisions are taken through collective deliberation with tight security, ensuring the integrity of the election and supporting a fair democracy that is in favor of the welfare of the community.

Actions (login required)

View Item