PENGAWASAN DPRD BERDASARKAN NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI DI DPRD KABUPATEN OGAN KOMERING ULU)

Yunda, Ghozy Fatu Alima (2026) PENGAWASAN DPRD BERDASARKAN NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI DI DPRD KABUPATEN OGAN KOMERING ULU). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

PDF Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Pemerintahan daerah merupakan salah satu bentuk pelaksanaan desentralisasi yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam pelaksanaan peraturan daerah berdasarkan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ditinjau dari perspektif siyāsah tanfīdziyyah, serta memperhatikan relevansi pengaturan lain seperti Pasal 3 UndangUndang Nomor 10 Tahun 2012 yang mengatur penggunaan jalan umum dan jalan khusus untuk angkutan hasil pertambangan dan hasil perkebunan sebagai bagian dari pengawasan terhadap implementasi kebijakan daerah di sektor infrastruktur dan ekonomi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif bersifat deskriptif analitis, dengan peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap data yang relevan. Sumber data terdiri dari data primer melalui wawancara langsung dengan anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu dan data sekunder berupa peraturan perundangundangan, buku, website, serta dokumen pendukung lainnya. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan jumlah 7 responden, sedangkan data yang diperoleh diolah melalui proses editing dan sistematisasi, kemudian dianalisis secara kualitatif induktif untuk menghasilkan gambaran objektif dan menarik kesimpulan sesuai permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPRD telah dilaksanakan melalui rapat kerja, kunjungan lapangan, serta evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan daerah, namun masih terdapat kendala berupa kurang optimalnya koordinasi dan tindak lanjut pengawasan. Dalam perspektif siyasah tanfidziyyah, pengawasan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab dalam mewujudkan pemerintahan yang adil dan amanah. ABSTRACT Regional government is the implementation of governmental affairs by regional governments and Regional House of Representatives (DPRD) based on the principle of regional autonomy. In its implementation, the DPRD has a supervisory function over the implementation of regional regulations to ensure that regional policies are carried out in accordance with statutory provisions. This study aims to analyze the supervisory function of the DPRD of Ogan Komering Ulu Regency in implementing regional regulations based on Article 153 of Law Number 23 of 2014 from the perspective of siyasah tanfidziyyah. The research used a qualitative method with a descriptive-analytical approach. Data were collected through field observations, interviews, and documentation. Primary data were obtained from members of the DPRD of Ogan Komering Ulu Regency, while secondary data were derived from laws and regulations, books, journals, and other supporting documents. The sampling technique used was purposive sampling involving seven respondents. Data were analyzed qualitatively through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that the supervisory function of the DPRD has been implemented through working meetings, field visits, and evaluations of regional regulation implementation. However, the supervision has not been fully optimal due to obstacles in coordination, follow-up supervision, and evaluation processes. From the perspective of siyasah tanfidziyyah, the supervisory function of the DPRD reflects a form of responsibility in realizing just, trustworthy, and people-oriented governance.

Actions (login required)

View Item