GUGATAN PERCERAIAN DENGAN ALASAN SUAMI SEBAGAI PELAKU PELECEHAN SEKSUAL ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1066/Pdt.G/2023/PA.Tnk)

M. Masdar, Habibi MR (2026) GUGATAN PERCERAIAN DENGAN ALASAN SUAMI SEBAGAI PELAKU PELECEHAN SEKSUAL ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1066/Pdt.G/2023/PA.Tnk). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (7MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (8MB)

Abstract

ABSTRAK Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia. Namun, dalam praktiknya, kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan dengan baik dan seringkali diwarnai oleh berbagai permasalahan yang dapat berujung pada perceraian. Salah satu permasalahan yang dapat menjadi alasan perceraian adalah adanya tindakan yang melanggar norma hukum dan kesusilaan, seperti pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Gugatan perceraian dengan alasan suami sebagai pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur muncul dari adanya permasalahan dalam rumah tangga yang menunjukkan keretakan hubungan suami istri secara serius. Kondisi tersebut diperparah dengan dugaan tindakan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, tidak terpenuhinya kewajiban nafkah, serta adanya kekerasan dalam rumah tangga, sehingga menyebabkan hilangnya rasa aman, keharmonisan, serta tidak tercapainya tujuan perkawinan yang seharusnya membentuk keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Rumusan masalah dalam kajian ini adalah: 1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan agama No.1066/Pdt.G/2023/PA.Tnk tentang perkara suami sebagai pelaku pelecehan anak dibawah umur? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim mengenai perkara No.1066/Pdt.G/2023/PA.Tnk? Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum normatif-empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dugaan tindakan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, tidak terpenuhinya kewajiban nafkah, serta adanya kekerasan dalam rumah tangga. Hakim juga mempertimbangkan alat bukti, keterangan saksi, kegagalan mediasi, serta prinsip perlindungan terhadap pihak yang rentan sehingga perceraian dipandang sebagai jalan yang paling adil dan bermanfaat. Dalam perspektif hukum Islam, cerai gugat dalam perkara ini memiliki dasar yang kuat karena tindakan tersebut termasuk kezaliman berat yang bertentangan dengan prinsip Maqashid Syariah, khususnya hifz al-nafs dan hifz al-‘irdh. Perbuatan tersebut telah merusak tujuan perkawinan sehingga tidak lagi mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Oleh karena itu, perceraian dipandang sebagai bentuk fasakh atau solusi darurat (ultimum remedium) untuk menghilangkan mudarat serta memberikan perlindungan kepada pihak yang rentan. ABSTRACT Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a harmonious and happy family. However, in practice, marital life does not always run smoothly and is often marked by various problems that can lead to divorce. One of the issues that may become grounds for divorce is acts that violate legal and moral norms, such as sexual abuse of a minor. A divorce claim on the grounds that the husband committed sexual abuse against a minor arises from problems within the household that indicate a serious breakdown in the marital relationship. This condition is aggravated by the alleged sexual abuse of a minor, failure to fulfill financial obligations, and the presence of domestic violence, resulting in the loss of safety, harmony, and the failure to achieve the purpose of marriage, which is to establish a sakinah, mawaddah, wa rahmah family. The research questions in this study are: (1) how the judge’s considerations in the Decision of the Tanjungkarang Religious Court Number 1066/Pdt.G/2023/PA.Tnk, and (2) how the Islamic legal perspective on the judge’s considerations in the case. This study employs a qualitative method with a normative-empirical legal approach. Data were collected through literature study and documentation, then analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results show that the judge’s considerations in granting the divorce were based on continuous disputes and conflicts, alleged sexual abuse of a minor, failure to provide financial support, and domestic violence. The judge also considered evidence, witness testimonies, failed mediation, and the principle of protecting vulnerable parties; therefore, divorce was regarded as the most just and beneficial solution. From the perspective of Islamic law, the divorce claim in this case has a strong legal basis because such actions constitute severe injustice that contradicts the principles of maqashid sharia, particularly hifz alnafs and hifz al-‘irdh. These actions have undermined the purpose of marriage, making it impossible to achieve a sakinah, mawaddah, wa rahmah family. Therefore, divorce is considered a form of fasakh or an emergency solution (ultimum remedium) to eliminate harm and provide protection for vulnerable parties.

Actions (login required)

View Item