TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 64 PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG KETERTIBAN UMUM

Jemmy, Aldiyantoro (2026) TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 64 PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG KETERTIBAN UMUM. Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

PDF Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Pasal 64 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 mengenai larangan penjualan minuman beralkohol tanpa izin mengalami kesenjangan signifikan antara desain normatif dan praktik empiris. Dengan pendekatan kualitatif sosio-legal berbasis studi kasus di Kecamatan Sukarame, penelitian ini mengungkap bahwa ketidakefektifan kebijakan tidak semata-mata disebabkan oleh kelemahan norma hukum, tetapi oleh interaksi kompleks antara keterbatasan kapasitas institusional, inkonsistensi penegakan hukum, kerentanan ekonomi masyarakat, serta rendahnya internalisasi norma dalam kehidupan sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik peredaran ilegal merupakan bentuk adaptasi terhadap ketidaksesuaian antara regulasi formal dan realitas sosial-ekonomi.Kontribusi utama penelitian ini terletak pada pengoperasionalisasian siyāsah tanfīdziyyah sebagai kerangka analitis untuk mengevaluasi implementasi kebijakan publik. Temuan menunjukkan bahwa prinsip pelaksanaan hukum, keadilan, kemaslahatan, dan akuntabilitas belum sepenuhnya terwujud dalam praktik. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan menuntut pendekatan multidimensional melalui penguatan kapasitas institusional, konsistensi penegakan hukum, integrasi kebijakan sosial-ekonomi, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat. ABSTRACT This study examines the implementation of Article 64 of Bandar Lampung Municipal Regulation Number 01 of 2018 concerning the prohibition of unauthorized alcohol sales and demonstrates the existence of a significant gap between normative design and empirical practice. Employing a qualitative socio-legal approach through a case study conducted in Sukarame District, the research reveals that policy ineffectiveness is not merely attributable to weaknesses in legal norms, but rather to the complex interaction among limited institutional capacity, inconsistent law enforcement, community economic vulnerability, and the weak internalization of legal norms within social life. These conditions indicate that illegal alcohol distribution practices function as adaptive responses to the disjunction between formal regulation and socioeconomic realities.The principal contribution of this study lies in the operationalization of siyāsah tanfīdziyyah as an analytical framework for evaluating public policy implementation. Thefindings demonstrate that the principles of legal implementation, justice, public welfare, and accountability have not been fully realized in practice. Accordingly, effective policy implementation requires a multidimensional approach encompassing the strengthening of institutional capacity, consistency in law enforcement, the integration of socio-economic policies, and the enhancement of public legal consciousness.

Actions (login required)

View Item