IMPLEMENTASI NILAI-NILAI SYURA DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA (Studi Pada Desa Pengandonan Kecamatan Kisam Ilir OKU Selatan)

Elva, Chania (2026) IMPLEMENTASI NILAI-NILAI SYURA DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA (Studi Pada Desa Pengandonan Kecamatan Kisam Ilir OKU Selatan). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

PDF Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi nilai-nilai syura dalam tata kelola pemerintahan desa di Desa Pengandonan, Kecamatan Kisam Ilir, Kabupaten OKU Selatan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis deskriptif dan strategi studi kasus. Penelitian ini berfokus pada bagaimana prinsip partisipasi, musyawarah, transparansi, dan akuntabilitas diterapkan dalam pemerintahan desa. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai syura telah diimplementasikan dalam forum musyawarah desa (musdes). Selain itu, musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) juga menjadi sarana utama dalam menampung aspirasi masyarakat. Pemerintah desa berperan sebagai fasilitator dalam proses musyawarah dan pengambilan keputusan. BPD berfungsi sebagai lembaga representatif yang menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD juga menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa. Namun, implementasi nilai-nilai syura belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah. Keterlibatan masyarakat cenderung didominasi oleh kelompok tertentu. Dominasi elit desa memengaruhi proses pengambilan keputusan. Selain itu, transparansi informasi terkait program dan anggaran desa masih terbatas Kondisi ini berdampak pada rendahnya akuntabilitas publik. Upaya perbaikan diperlukan melalui peningkatan partisipasi masyarakat secara inklusif. Penguatan kapasitas kelembagaan BPD juga menjadi langkah penting. Pemerintah desa perlu meningkatkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas, Dengan demikian tata kelola pemerintahan desa dapat menjadi lebih demokratis dan partisipatif. Kata Kunci: Nilai-Nilai Syura, Tata Kelola Pemerintahan Desa, Partisipasi, BPD. ABSTRACT This study aims to analyze the implementation of shura values in village governance in Pengandonan Village, Kisam Ilir District, South OKU Regency. The research approach used was qualitative, with a descriptive approach and a case study strategy. This study focused on how the principles of participation, deliberation, transparency, and accountability are applied in village governance. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation. The research informants included the village government, the Village Consultative Body (BPD), and the local community. The results indicate that shura values have been implemented in the village deliberation forum (musdes). Furthermore, the village development planning meeting (musrenbangdes) is also the primary means of accommodating community aspirations. The village government acts as a facilitator in the deliberation and decision-making process. The BPD serves as a representative institution that channels community aspirations. It also carries out an oversight function over the village government. However, the implementation of shura values has not been optimal. This is evident in the low level of community participation in the deliberation forum. Community involvement tends to be dominated by certain groups. The dominance of village elites influences the decision-making process. Furthermore, transparency of information related to village programs and budgets remains limited. This condition impacts low public accountability. Improvements are needed through increasing inclusive community participation. Strengthening the institutional capacity of the Village Consultative Body (BPD) is also a crucial step. Village governments need to increase their commitment to transparency and accountability. This way, village governance can become more democratic and participatory. Keywords: Shura Values, Village Governance, Participation, BPD.

Actions (login required)

View Item