TINJAUAN FIQH SIYĀSAH TANFIDŻIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 1 AYAT 4 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 63 TAHUN 2017 TENTANG PENYALURAN BANTUAN SOSIAL SECARA NON TUNAI (Studi di Masyarakat Sepang Jaya Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung)

Lintang, Antika Fadillah (2026) TINJAUAN FIQH SIYĀSAH TANFIDŻIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 1 AYAT 4 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 63 TAHUN 2017 TENTANG PENYALURAN BANTUAN SOSIAL SECARA NON TUNAI (Studi di Masyarakat Sepang Jaya Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (4MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Kemisikinan merupakan masalah yang tak mudah untuk diselesaikan, meskipun pemerintah silih berganti yang menjadi perhatian pemerintah. Program bantuan sosial non tunai merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai permasalahan, khususnya terkait ketidaktepatan sasaran penerima bantuan sosial yang tidak tepat sasaran yang seharusnya diberikan pada keluarga yang tidak mampu justru diberikan pada keluarga yang berkebutuhan cukup tanpa adanya penyaringan lanjutan dari pihak yang berwenang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 1 Ayat 4 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial non tunai serta meninjaunya dari perspektif fiqh siy sah tanfidżiyah di Kelurahan Sepang Jaya Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Peraturan Presiden Pasal 1 Ayat 4 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Di Masyarakat Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung ?, Bagaimana Tinjauan Fiqh Siy s h tanfidżiyah Mengenai Implementasi Peraturan Presiden Pasal 1 Ayat 4 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai ? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif, menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi bantuan sosial non tunai pada dasarnya telah berjalan sesuai ketentuan, namun dalam praktiknya masih terdapat kendala berupa ketidaktepatan sasaran penerima bantuan non tunai serta kurang akuratnya data. Kesimpulan menurut perspektif fiqh siy sah tanfidżiyah, pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip amanah, serta menerapkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar dalam kinerja pemerintahan dalam melakukan pelayanan publik, sedangkan Implementasi Peraturan Presiden Pasal 1 Ayat 4 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai sudah berjalan sesuai dengan aturan namun tidak tepat sasaran. Dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan bantuan sosial non tunai belum optimal dan masih memerlukan perbaikan dalam hal pendataan serta pengawasan agar sesuai dengan prinsip keadilan dan tujuan kesejahteraan masyarakat. ABSTRACT Poverty is a problem that is not easy to solve, even though successive governments have made it a priority. Non-cash social assistance programs are one of the government’s efforts to reduce poverty and improve public welfare. However, various problems have been identified in their implementation, particularly regarding the misalignment of social assistance recipients—where assistance intended for low-income families is instead provided to families with sufficient means, without further screening by the relevant authorities. This study aims to analyze the implementation of Article 1, Paragraph 4 of Presidential Regulation No. 63 of 2017 regarding the distribution of non-cash social assistance and to examine it from the perspective of fiqh siy sah tanfidżiyah in Sepang Jaya Village, Labuhan Ratu Subdistrict, Bandar Lampung City. The research question in this study is: How is the implementation of Article 1, Paragraph 4 of Presidential Regulation No. 63 of 2017 on the Distribution of Non-Cash Social Assistance carried out in the community of Labuhan Ratu, Bandar Lampung City? What is the fiqh siy sah tanfidżiyah perspective on the implementation of Presidential Regulation Article 1 Paragraph 4 of 2017 on the Distribution of Non-Cash Social Assistance? The research method employed was field research using a qualitative descriptive approach, utilizing primary and secondary data obtained through interviews and documentation. The results of the study indicate that the implementation of non-cash social assistance has generally proceeded in accordance with regulations; however, in practice, there are still challenges, including inaccuracies in identifying the intended recipients of non-cash assistance and the lack of data accuracy. In conclusion, from the perspective of fiqh siy sah tanfidżiyah, this implementation has not fully reflected the principle of amanah, nor has it applied the principle of amar ma'ruf nahi munkar in the government’s performance of public services, whereas the implementation of Article 1, Paragraph 4 of Presidential Regulation No. 1 of 2017 on the Distribution of Non-Cash Social Assistance has proceeded in accordance with the regulations but has not reached the intended beneficiaries. It can be concluded that the implementation of the non-cash social assistance policy has not been optimal and still requires improvements in data collection and oversight to align with the principles of justice and the goal of public welfare.

Actions (login required)

View Item