ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP PENETAPAN NOMOR: 51/PDT.P/2024/PA:PRW TENTANG PENOLAKAN DISPENSASI KAWIN

MUHAMMAD, TAUFIQURRAHMAN (2026) ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP PENETAPAN NOMOR: 51/PDT.P/2024/PA:PRW TENTANG PENOLAKAN DISPENSASI KAWIN. Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

PDF Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Kajian mengenai dispensasi kawin di Indonesia selama ini lebih banyak menitikberatkan pada faktor pengabulan permohonan serta alasan sosial yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan anak. Penelitian-penelitian terdahulu cenderung menempatkan dispensasi kawin sebagai solusi hukum atas tekanan sosial dan moral, sementara kajian yang secara khusus menganalisis penolakan dispensasi kawin dan implikasinya terhadap penguatan perlindungan anak dalam perspektif hukum keluarga Islam masih relatif terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya celah kajian (research gap) yang perlu diisi, terutama terkait pergeseran paradigma peradilan agama dalam menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama. Penelitian ini berfokus pada analisis pertimbangan hukum hakim dalam penolakan permohonan dispensasi kawin pada Penetapan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Prw serta menelaah kesesuaiannya dengan prinsip hukum keluarga Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif kualitatif melalui kajian terhadap 0Penetapan pengadilan, peraturan perundang-undangan terkait, dan doktrin maqāṣid al-syarī„ah. Analisis difokuskan pada penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 dalam konteks perlindungan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan dispensasi kawin dalam perkara tersebut didasarkan pada pertimbangan perlindungan anak, keberlanjutan pendidikan, kesiapan psikologis, dan kesehatan reproduksi. Dari perspektif hukum keluarga Islam, putusan ini mencerminkan penerapan prinsip maqāṣid al-syarī„ah, khususnya perlindungan keturunan (ḥifẓ al-nasl). Dispensasi kawin bukan merupakan hak mutlak, melainkan kebijakan hukum bersyarat yang harus mengedepankan kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak. ABSTRACT Studies on marriage dispensation in Indonesia have predominantly focused on the factors underlying the approval of applications and the social reasons contributing to child marriage practices. Previous research tends to position marriage dispensation as a legal solution to social and moral pressures, while studies that specifically examine the rejection of marriage dispensation and its implications for strengthening child protection within the framework of Islamic family law remain relatively limited. This condition reveals a research gap, particularly concerning the shifting paradigm of religious court decisions that increasingly prioritize the best interests of the child as a primary consideration. This study aims to analyze the judges‟ legal reasoning in rejecting a marriage dispensation application in the Decision of the Pringsewu Religious Court Number 51/Pdt.P/2024/PA.Prw and to examine its conformity with the principles of Islamic family law. Employing a normative juridical approach with qualitative descriptive analysis, this research examines court decisions, relevant statutory regulations, and the doctrine of maqāṣid al-sharī„ah. The analysis focuses on the implementation of Law Number 16 of 2019 and Supreme Court Regulation (PERMA) Number 5 of 2019 in the context of child protection. The findings indicate that the rejection of the marriage dispensation was based on considerations of child protection, continuity of education, psychological readiness, and reproductive health. From the perspective of Islamic family law, the decision reflects the application of maqāṣid al-sharī„ah, particularly the protection of lineage (ḥifẓ alnasl). This study concludes that marriage dispensation is not an absolute legal right, but a conditional legal policy that must prioritize public welfare and the best interests of the child.

Actions (login required)

View Item