PRILAKU ISTRI YANG MENUNTUT NAFKAH LEBIH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP NUSYUZ (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang Bandar Lampung)

HADI, SAPUTRA (2026) PRILAKU ISTRI YANG MENUNTUT NAFKAH LEBIH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP NUSYUZ (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang Bandar Lampung). Masters thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (6MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (8MB)

Abstract

ABSTRAK Perkembangan teknologi telah memengaruhi dinamika keluarga dengan mengubah gaya hidup, standar kebutuhan rumah tangga. Perubahan ini berdampak pada meningkatnya tuntutan nafkah yang diharapkan istri. Tuntutan tersebut dapat dianggap berlebihan apabila melampaui kemampuan ekonomi suami, dan kondisi ini berpotensi menimbulkan ketegangan dalam rumah tangga hingga menyebabkan disharmoni bahkan perceraian. Situasi demikian dikhawatirkan berkaitan dengan perilaku nusyuz. Untuk menilai apakah tuntutan nafkah yang lebih dapat dikategorikan sebagai nusyuz diperlukan pandangan hakim sebagai pihak yang berwenang memutus perkara. Selain itu, teori al-‘urf juga digunakan sebagai landasan analisis. Adapun yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah, 1. Bagaimana pandangan para ulama terhadap prilaku istri yang menuntut nafkah lebih dan implikasinya terhadap nusyuz? dan bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang terhadap prilaku istri yang menuntut nafkah lebih dan implikasinya terhadap nusyuz? Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitan lapangan (field research). yang bersifat deskriprif analitik serta menggunakan pendekatan kualitatif yuridis empiris, yang menekankan pada pemahaman makna, interpretasi sosial, dan narasi dari para pihak. Jenis sumber data yang digunakan yaitu (primer, sekunder dan tersier). Data primer diperoleh langsung melalui wawancara bersama hakim, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen. Data sekunder diperoleh dari Al-Qur‟an, buku-buku, jurnal, dan literatur yang akan membahas penelitian ini. Sedangkan data tersier berupa ensiklopedia hukum, kamus Islam, dan dokumentasi lainnya yang relevan. Data penelitian ini kemudian dianalisis dengan cara menguraikan secara sistematis permasalahan yang dikaji. dalam penelitian ini, penulis menganalisis menggunakan perspektif Hukum Islam, Hukum Positif serta teori Al-‘urf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku istri yang menuntut nafkah melebihi kemampuan suami tidak dapat dikategorikan sebagai perilaku nusyuz. Hal ini disebabkan karena para ulama telah menetapkan kriteria-kriteria khusus dalam menentukan suatu perbuatan sebagai nusyuz. Meskipun sebagian ulama memaknai nusyuz secara umum sebagai segala bentuk perilaku yang berdampak destruktif terhadap keharmonisan rumah tangga hingga menghilangkan ketenteraman dan berpotensi menyebabkan keretakan bahkan kehancuran keluarga, pemaknaan tersebut tidak secara khusus memasukkan tuntutan nafkah yang berlebihan sebagai salah satu kriteria nusyuz menurut hukum syara'. Adapun pandangan hakim menunjukkan adanya perbedaan pendapat. Sebagian hakim berpendapat bahwa penetapan status nusyuz dapat mempertimbangkan usia perkawinan. Pada fase awal perkawinan, yakni sekitar enam bulan hingga tiga tahun, tuntutan nafkah yang melampaui kemampuan suami dapat dipandang sebagai bentuk nusyuz. Namun, apabila tuntutan tersebut terjadi dalam rumah tangga yang telah berlangsung lama, terlebih ketika pasangan telah memiliki anak, maka tidak dapat dikualifikasikan sebagai nusyuz. Pandangan serupa juga dikemukakan oleh hakim lainnya yang menyatakan bahwa penilaian terhadap tuntutan nafkah yang dianggap melampaui kemampuan suami harus mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu pendapatan suami, kebutuhan istri, besaran nafkah yang biasa diberikan setiap bulan, serta adanya alasan yang dapat membenarkan suami tidak memberikan nafkah dengan dalih istri berstatus nusyuz. Akan tetapi, meskipun seluruh indikator tersebut menunjukkan bahwa tuntutan istri berada di luar kemampuan suami, perilaku tersebut tetap tidak dapat dikategorikan sebagai nusyuz karena tidak terdapat dalil yang secara tegas memasukkannya ke dalam kriteria nusyuz. Sementara itu, hakim lainnya berpendapat bahwa tuntutan nafkah yang berlebihan tidak termasuk perilaku nusyuz, melainkan hanya merupakan perbuatan yang tidak patut menurut agama dan norma sosial. Perilaku tersebut dapat menimbulkan disharmoni rumah tangga dan berujung pada perceraian. Oleh karena itu, penetapan status nusyuz harus didasarkan pada kriteria khusus sebagaimana yang telah ditetapkan dalam hukum Islam dan hukum positif. ABSTRACT Technological developments have influenced family dynamics by transforming lifestyles and the standards of household needs. These changes have led to increasing expectations regarding maintenance (nafkah) on the part of wives. Such demands may be considered excessive when they exceed the husband's financial capacity, potentially causing marital tensions, disharmony, and even divorce. This situation raises concerns regarding its possible association with nusyuz (marital disobedience). To determine whether excessive demands for maintenance may be classified as nusyuz, it is necessary to examine the perspectives of judges as the authorities responsible for adjudicating such matters. In addition, the theory of al-'urf is employed as an analytical framework. Accordingly, this study addresses the following research questions: (1) how do Islamic jurists perceive a wife's excessive demands for maintenance and their implications for nusyuz; and (2) how do judges of the Tanjung Karang Religious Court view such demands and their implications for nusyuz? This study is a field research employing a descriptive-analytical design with an empirical juridical qualitative approach, emphasizing the understanding of meanings, social interpretations, and narratives of the parties involved. The data sources consist of primary, secondary, and tertiary data. Primary data were obtained through interviews with judges, observations, and documentary reports. Secondary data were derived from the Qur'an, books, journal articles, and other relevant literature, while tertiary data consisted of legal encyclopedias, Islamic dictionaries, and other supporting documents. The collected data were analyzed systematically using the perspectives of Islamic law, positive law, and the theory of al-'urf. The findings indicate that a wife's excessive demands for maintenance beyond her husband's financial capability cannot be categorized as nusyuz. This is because Islamic jurists have established specific criteria for determining acts constituting nusyuz. Although some scholars generally define nusyuz as any conduct that disrupts marital harmony, undermines domestic tranquility, and potentially leads to family breakdown, such a general understanding does not specifically include excessive maintenance demands among the legal criteria of nusyuz under Islamic law. The judges, however, expressed differing views. Some argued that the determination of nusyuz may take into account the duration of the marriage. During the early stage of marriage, approximately six months to three years, demands exceeding the husband's financial capability may be regarded as nusyuz. However, if such demands occur in a longestablished marriage, particularly when the couple already has children, they cannot be classified as nusyuz. Other judges maintained that such demands should be assessed by considering the husband's income, the wife's needs, the amount of maintenance customarily provided, and the existence of legitimate reasons for withholding maintenance on the grounds of nusyuz. Nevertheless, even if these indicators demonstrate that the wife's demands exceed the husband's financial capacity, such conduct still cannot be categorized as nusyuz, since neither Islamic legal sources nor statutory provisions explicitly include excessive maintenance demands among the criteria of nusyuz. Meanwhile, other judges argued that excessive maintenance demands do not constitute nusyuz, but rather represent inappropriate conduct contrary to religious teachings and social norms, which may lead to marital disharmony and ultimately result in divorce. Therefore, the determination of nusyuz must be based on specific criteria established under Islamic law and positive law.

Actions (login required)

View Item