TINJAUAN FIQH SIY SAH TANFIZIYYAH TERHADAP PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM MENYEDIAKAN AKSES HAK PILIH PENYANDANG DISABILITAS (Studi KPU Di Kabupaten Lampung Tengah)

Fajar, Aska (2026) TINJAUAN FIQH SIY SAH TANFIZIYYAH TERHADAP PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM MENYEDIAKAN AKSES HAK PILIH PENYANDANG DISABILITAS (Studi KPU Di Kabupaten Lampung Tengah). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (5MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga negara yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri memiliki tanggung jawab konstitusional dalam menjamin terselenggaranya pemilihan umum yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, termasuk bagi penyandang disabilitas. Pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas merupakan bagian dari implementasi prinsip kesetaraan dan keadilan dalam sistem demokrasi. KPU Kabupaten Lampung Tengah berupaya menyediakan aksesibilitas bagi pemilih penyandang disabilitas pada Pilkada Tahun 2024 sebagai bentuk komitmen terhadap demokrasi inklusif. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana peran KPU Dalam Menyediakan Akses Hak Pilih Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Pada KPU tahun 2024 di Kabupaten Lampung Tengah), dan (2) bagaimana tinjauan fiqh siyāsah tanfiziyyah terhadap peran KPU dalam menyediakan akses hak pilih penyandang disabilitas (studi kasus pada KPU tahun 2024 di Kabupaten Lampung Tengah). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Ketua KPU Lampung Tengah, Kasubag Perencanaan Program dan Data, Ketua Relawan Demokrasi Basis Disabilitas, serta pemilih penyandang disabilitas fisik. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi KPU, peraturan perundang-undangan, serta literatur yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; (1) KPU Kabupaten Lampung Tengah telah menjalankan perannya melalui pendataan dan pemutakhiran data pemilih disabilitas, penyediaan sarana dan prasarana aksesibilitas di Tempat Pemungutan Suara (TPS), serta pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan politik melalui Relawan Demokrasi Basis Disabilitas. Upaya tersebut berdampak pada peningkatan jumlah pemilih penyandang disabilitas yang terdaftar, dari 30 orang pada tahun 2020 menjadi 54 orang pada tahun 2024, dengan dominasi penyandang disabilitas fisik. (2) Tinjauan Fiqh Siyāsah Tanfiziyyah, peran KPU tersebut sejalan dengan prinsip al-„adl (keadilan), al-musawah (persamaan hak), al-amanah dan al mas‟uliyyah (tanggung jawab), serta al-maslahah (kemaslahatan umum). Penyediaan akses hak pilih bagi penyandang disabilitas merupakan wujud tanggung jawab pemerintah dalam menjaga amanah rakyat dan memastikan tidak adanya diskriminasi dalam partisipasi politik. ABSTRACT The General Election Commission (KPU), as a national, permanent, and independent state institution, has a constitutional responsibility to ensure the implementation of elections that are democratic, direct, general, free, confidential, honest, and fair, including for persons with disabilities. The fulfillment of voting rights for persons with disabilities is part of the implementation of the principles of equality and justice within a democratic system. KPU of Central Lampung Regency seeks to provide accessibility for voters with disabilities in the 2024 regional election (Pilkada) as a form of commitment to inclusive democracy. The formulation of the problem in this research is: (1) what is the role of the KPU in providing access to the right to vote for people with disabilities (Case Study of the 2024 KPU in Central Lampung Regency), and (2) what is the review of fiqh siyāsah tanfiziyyah regarding the role of the KPU in providing access to the right to vote for people with disabilities (case study of the 2024 KPU in Central Lampung Regency). This study employs a field research design using a descriptive qualitative approach. Primary data were obtained through interviews with the Chairperson of the KPU of Central Lampung, the Head of the Planning, Program, and Data Subdivision, the Head of the Disability-Based Democracy Volunteers, and voters with physical disabilities. Secondary data were collected from official KPU documents, laws and regulations, and relevant literature. Data collection techniques included interviews, observations, and documentation, while data analysis was conducted using a descriptive-analytical method through the stages of data reduction, data display, and conclusion drawing. The results of this study indicate that: (1) the KPU of Central Lampung Regency has carried out its role through data collection and updating of voter data for persons with disabilities, the provision of accessible facilities and infrastructure at Polling Stations (TPS), as well as the implementation of outreach and political education through DisabilityBased Democracy Volunteers. These efforts resulted in an increase in the number of registered voters with disabilities, from 30 individuals in 2020 to 54 individuals in 2024, predominantly persons with physical disabilities. (2) From the perspective of Fiqh Siyāsah Tanfiziyyah, the role of the KPU is consistent with the principles of al-‘adl (justice), al-musāwah (equality), al amānah and al-mas’ūliyyah (trust and responsibility), and al-maṣlaḥah (public interest). Providing access to voting rights for persons with disabilities reflects the government’s responsibility in safeguarding the public trust and ensuring non discrimination in political participation.

Actions (login required)

View Item