TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI’AH TERHADAP PENGUPAHAN BURUH RONGSOK (Studi di Desa Wayhuwi Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)

M. IBNU, FAHMOZA (2026) TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI’AH TERHADAP PENGUPAHAN BURUH RONGSOK (Studi di Desa Wayhuwi Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (5MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Pengupahan yang terjadi pada buruh rongsok di Desa Wayhuwi, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan tidak sesuai dengan kesepakatan. Untuk pelaksanaan perjanjian pengupahan yang dibuat masih dilakukan secara lisan atau tidak tertulis, sehingga tidak dipungkiri sangat sering terjadi permasalahan dikarenakan tidak adanya perjanjian secara tertulis ataupun secara mengikat. Banyak buruh rongsok merasa upah yang diterimanya sangat jauh dari kessepakatan, dan tidak menentu setiap harinya. Gaji yang dijanjian perhari nya 45.000 tetapi berubah-ubah tidak menentu bahkan sampai 20.000-25.000 saja perharinya hal ini terjadi pada tanggal 11-17 April 2025. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana praktik pengupahan antara pengepul dengan buruh rongsok dan Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap pengupahan antara pengepul dengan buruh rongsok di Desa Wayhuwi, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian ini termasuk Penelitian lapangan (field research), yaitu jenis penelitian dilakukan dengan cara menuliskan, mengklasifikasikan, mereduksi, dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber lapangan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Upah Mengupah. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengupahan dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis, sehingga sering kali terjadi ketidaksesuaian antara kesepakatan awal dan upah yang diterima, yaitu dari Rp45.000 menjadi Rp20.000–Rp25.000 per hari. Praktik ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam Hukum Ekonomi Syariah. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan akad dan standar upah yang adil agar hak-hak buruh tidak terabaikan. menurut Hukum Ekonomi syariah praktik Upah-Mengupah ini tidak di benarkan menurut rukun dan prinsip dasar Upah Mengupah. Sehingga praktik ini tidak sah. ABSTRACT Wages paid to scrap metal workers in Wayhuwi Village, Jati Agung District, South Lampung Regency do not meet the agreed-upon terms. The implementation of wage agreements is still conducted verbally or unwritten, leading to frequent problems due to the lack of a written or binding agreement. Many scrap metal workers feel their wages are far from the agreed-upon amount and are inconsistent daily. The agreed-upon daily wage of 45,000 rupiah fluctuated erratically, even reaching as low as 20,000-25,000 rupiah per day, as occurred between April 11-17, 2025. The research questions are: What are the wage practices between collectors and scrap metal workers and how does Sharia Economic Law examine wages between collectors and scrap metal workers in Wayhuwi Village, Jati Agung District, South Lampung Regency This research is field research, which involves writing, classifying, reducing, and interpreting data obtained from various sources. The theory used in this study is the theory of wage-based work. The method used is qualitative with a descriptive approach, through observation, interviews, and documentation. The results show that the wage system is conducted verbally without a written agreement, resulting in frequent discrepancies between the initial agreement and the actual wage received, ranging from Rp 45,000 to Rp 20,000–Rp 25,000 per day. This practice contradicts the principles of justice and transparency in Sharia Economic Law. Therefore, clarity in the contract and fair wage standards are needed to ensure workers‟ rights are not neglected. According to Sharia Economic Law, this practice of wage-based work is not permitted according to the basic principles and principles of wage-based work. Therefore, this practice is invalid.

Actions (login required)

View Item