IMPLEMENTASI PASAL 13 AYAT 1 HURUF G PERDA KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG KETERTIBAN UMUM PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH

SINDI, OKTA RAHAYU (2026) IMPLEMENTASI PASAL 13 AYAT 1 HURUF G PERDA KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG KETERTIBAN UMUM PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH. Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

PDF Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini mengkaji pelaksanaan Pasal 13 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum di Desa Hanakau Jaya serta menganalisisnya dalam perspektif siyāsah tanfidziyyah. Kajian ini dilatarbelakangi dengan masih ditemukannya praktik masyarakat yang melakukan penangkapan ikan menggunakan alat dan zat yang berbahaya yang menyebabkan kerusakan ekosistem. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 13 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum belum berjalan secara optimal karena masih adanya masyarakat yang menggunakan alat dan bahan berbahaya dalam menangkap ikan. Pemerintah daerah sebagai pihak yang berwenang memiliki kewajiban menjaga kelestarian lingkungan dan keselamatan masyarakat dengan melarang penggunaan alat dan zat berbahaya tersebut, namun penertiban terhadap praktik yang telah berlangsung lama tidak dapat dilakukan secara sepihak dan memerlukan koordinasi dengan aparat penegak hukum serta instansi terkait. Dalam perspektif siyāsah tanfidziyyah, implementasi peraturan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan pemerintah dalam menjaga kemaslahatan masyarakat, khususnya dalam melindungi kelestarian sumber daya perairan dan keselamatan lingkungan. ABSTRACT This research examines the implementation of Article 13 paragraph (1) letter g of North Lampung Regency Regional Regulation Number 4 of 2022 concerning Public Order in Hanakau Jaya Village and analyzes it from the perspective of siyāsah tanfidziyyah. This study is motivated by the continued discovery of community practices that carry out fishing using dangerous tools and substances that cause damage to the ecosystem. This research uses a qualitative descriptive method with data collection techniques in the form of interviews, observation and documentation. The results of the research show that the implementation of Article 13 paragraph (1) letter g of North Lampung Regency Regional Regulation Number 4 of 2022 concerning Public Order has not run optimally because there are still people who use dangerous tools and materials to catch fish. Regional governments as the competent authorities have the obligation to preserve the environment and public safety by prohibiting the use of these dangerous tools and substances, however controlling long-standing practices cannot be carried out unilaterally and requires coordination with law enforcement officials and related agencies. From the perspective of siyāsah tanfidziyyah, the implementation of these regulations is a form of exercising government authority in safeguarding the benefit of society, especially in protecting the preservation of water resources and environmental safety.

Actions (login required)

View Item