TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 3 PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 67 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA KELURAHAN (Studi Di Kelurahan Jagabaya II Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung )

DWIKI, ARISKI (2026) TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 3 PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 67 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA KELURAHAN (Studi Di Kelurahan Jagabaya II Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung ). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (3MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Kelurahan meruapakan ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintahan Republik Indonesia yang langsung berhadapan dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, menjaga ketentraman serta ketertiban umum dan lain-lain yang telah di tuangkan dalam Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Daerah. Namun dari beberapa sudut pandang masyarakat sistem pelayanan umum yang di lakukan di kelurahan terkesan lama dan sering terjadi keributan atau hal-hal yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat di Kelurahan Jagabaya II kecamatan way halim kota bandar lampung. Rumusan Masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana implementasi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 67 tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kelurahan Kota Bandar Lampung? dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 67 Tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 67 tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kelurahan dan tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi Peraturan Walikota Bandar Lampung tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif yang bersifat analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi, Adapun data primer diperoleh dari Lurah, Sekertaris kelurahan beserta pegawai-pegawai kelurahan. Kemudian data yang sudah didapatkan dianalisis secara kualitatif. Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan di Kelurahan jagabaya II kecamatan way halim kota bandar lampung telah dilaksanakan dan diterapkan sesuai dengan peraturan tersebut mulai dari pelayanan umum terhadap masyarakat, upaya dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum di lingkup kelurahan jagabaya II dll, tetapi diharapkan untuk tetap terus meningkatkan serta memaksimalkan kinerja dengan konsisten dalam upaya menerapkan Peraturan Walikota yang telah di tetapkan agar tetap terus berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian berdasarkan tinjauan Fiqh Siyasah Kelurahan jagabya II sudah sesuai sebagaimana dengan ketentuan hukum islam yang dimana telah menjalankan tugasnya dengan amanah dan bertanggung jawab sesuai Peraturan Walikota tersebut. Sebagaimana telah di jelaskan di dalam Al-Qur’an bahwasanya harus bertanggung jawab dan amanah terhadap amanat-amanat yang telah diberikan dan diberlakukan seperti kelurahan yang sudah dilimpahkan amanat-amanat yang telah terdapat di Peraturan Walikota tersebut. serta penelitian ini termasuk Siyasah Tanfidziyyah yang merupakan pelaksanaan dari Perundang-undangan. ABSTRACT The Kelurahan (Urban Village) serves as the frontline of governance in the Republic of Indonesia, interacting directly with the public to provide services and maintain peace and public order, in accordance with mandates outlined in Government Regulations and Regional Regulations. However, from the community's perspective, the public service system at the Kelurahan level is perceived as slow, and incidents involving commotion or disruptions to peace and public order frequently occur—specifically in the Jagabaya II Kelurahan, Way Halim District, Bandar Lampung City. The research questions addressed in this study are: how is Bandar Lampung Mayor Regulation Number 67 of 2016 concerning the Duties, Functions, and Operational Procedures of Kelurahan in Bandar Lampung City implemented? and what is the Fiqh Siyasah (Islamic political jurisprudence) perspective regarding the implementation of said regulation? This study aims to examine the implementation of Bandar Lampung Mayor Regulation Number 67 of 2016 and to analyze that implementation through the lens ofFiqh Siyasah. This study employs a field research design characterized by a descriptivequalitative and analytical approach. Data collection techniques include interviews, observation, and documentation; primary data were obtained from the Urban Village Head, the Urban Village Secretary, and other urban village staff. The collected data were subsequently analyzed qualitatively. This study concludes that the implementation of Bandar Lampung Mayor Regulation Number 67 of 2016—concerning the duties, functions, and working procedures of the Kelurahan (Urban Village)—in Jagabaya II Kelurahan, Way Halim District, Bandar Lampung City, has been carried out in accordance with the regulation. This encompasses public services for the community, efforts to maintain peace and public order within the Jagabaya II area, and other related activities. However, it is expected that performance will continue to be improved and maximized consistently in applying the established Mayor Regulation to ensure operations proceed as intended. Furthermore, based on a Fiqh Siyasah (Islamic political jurisprudence) perspective, Jagabaya II Kelurahan has acted in accordance with Islamic legal principles by carrying out its duties in a trustworthy and responsible manner, as mandated by the Mayor Regulation. This aligns with Quranic teachings regarding the obligation to be responsible and trustworthy in fulfilling mandates— such as those delegated to the Keluraha under the aforementioned regulation. Additionally, this research falls under the category of Siyasah Tanfidziyyah, which pertains to the implementation of laws and regulations.

Actions (login required)

View Item