ANALISIS PERAN SATLINMAS DALAM IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 84 TAHUN 2014 PERSPEKTIF FIQH SIYĀSAH TANFĪDZIYAH

M. Yudi, Setiawan (2026) ANALISIS PERAN SATLINMAS DALAM IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 84 TAHUN 2014 PERSPEKTIF FIQH SIYĀSAH TANFĪDZIYAH. Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

PDF Download (7MB)

Abstract

ABSTRAK Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) merupakan perangkat strategis pemerintah daerah dalam menjaga ketenteraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat. Keberadaan Satlinmas diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Satlinmas dalam implementasi Permendagri Nomor 84 Tahun 2014 serta meninjaunya dari perspektif fiqh siyāsah tanfīdziyah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif-yuridis dan pendekatan siyasah syar„iyyah. Data diperoleh melalui studi terhadap peraturan perundang-undangan, buku klasik fiqh siyasah, jurnal ilmiah, dan literatur akademik lainnya yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satlinmas memiliki fungsi penting dalam pelaksanaan perlindungan masyarakat melalui kegiatan pengamanan, penanggulangan bencana, ketertiban umum, dan partisipasi sosial kemasyarakatan. Namun demikian, implementasi Permendagri Nomor 84 Tahun 2014 masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pelatihan, lemahnya koordinasi kelembagaan, serta rendahnya dukungan anggaran daerah. Dalam perspektif fiqh siyāsah tanfīdziyah, keberadaan Satlinmas sejalan dengan prinsip siyasah syar„iyyah yang menekankan tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan umum (maslahah „ammah), menjaga keamanan masyarakat (hifz al-nafs), dan menegakkan ketertiban sosial. Satlinmas juga mencerminkan implementasi prinsip amanah, keadilan, dan tanggung jawab penguasa terhadap rakyat. Dengan demikian, optimalisasi Satlinmas merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Abstract The Community Protection Unit (Satlinmas) is a strategic regional government apparatus in maintaining public order, peace, and community protection. The existence of Satlinmas is specifically regulated in the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 84 of 2014 concerning the Implementation of Community Protection. This study aims to analyze the role of Satlinmas in the implementation of the Ministerial Regulation and examine it from the perspective of fiqh siyāsah tanfīdziyah. This research employs a library research method using normative-juridical and siyasah syar„iyyah approaches. Data were collected through the study of legislation, classical fiqh siyasah literature, scientific journals, and other relevant academic sources. The results indicate that Satlinmas plays an important role in implementing community protection through security activities, disaster management, public order maintenance, and social participation. However, the implementation of the regulation still faces several obstacles, including limited human resources, lack of training, weak institutional coordination, and inadequate regional budget support. From the perspective of fiqh siyāsah tanfīdziyah, the existence of Satlinmas is in line with the principles of siyasah syar„iyyah emphasizing governmental responsibility in realizing public welfare (maslahah „ammah), protecting public security (hifz alnafs), and maintaining social order. Satlinmas also reflects the implementation of the principles of trustworthiness, justice, and state responsibility toward society. Therefore, optimizing the role of Satlinmas is an essential part of realizing effective regional governance oriented toward public welfare.

Actions (login required)

View Item