IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI DALAM PERSPEKTIFSIYĀSAH TANFĪŻIYYAH

FISKA, KHOTIMAH (2024) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI DALAM PERSPEKTIFSIYĀSAH TANFĪŻIYYAH. Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

PDF Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Pelaksanaan penyelenggaraan menara telekomunikasi di daerah sering menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari ketidakteraturan tata ruang, perizinan, hingga dampak sosial dan lingkungan bagi masyarakat. Secara normatif, pengaturan mengenai penyelenggaraan menara telekomunikasi telah diatur pada perundang-undangan, baik pada tingkat nasional ataupun daerah, yang menekankan prinsip penataan ruang, keselamatan, estetika lingkungan, serta perlindungan kepentingan publik. Secara empiris, masih ada sejumlah tantangan di lapangan dalam menerapkan peraturan daerah ini. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologis-yuridis, yaitu mengkaji kesenjangan diantara norma hukum (das sollen) dan realisasi penerapannya (das sein) di masyarakat. Teknik pengumpulan datanya melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lalu, dianalisis dengan mengintegrasikan perspektif hukum positif dan perspektif Siyāsah Tanfīżiyyah yang menekankan pelaksanaan kebijakan pemerintahan secara adil, transparan, dan bertanggung jawab. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa implementasi peraturan daerah tentang penyelenggaraan menara telekomunikasi belum berjalan optimal, yang ditandai dengan lemahnya pengawasan pemerintah daerah, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta lemahnya kepatuhan pelaku bisnis pada aturan yang berlaku. Keadaan ini berdampak pada munculnya konflik sosial di masyarakat, potensi kerusakan lingkungan, serta ketidaktertiban tata ruang wilayah. Perspektif Siyāsah Tanfīżiyyah, pelaksanaan kebijakan publik seharusnya mengedepankan prinsip keadilan (al-‘adl), kemaslahatan (maslahah), serta akuntabilitas dalam pengelolaan urusan publik. Diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas pengawasan, serta sinergi antar pemangku kepentingan agar implementasi kebijakan bisa dijalankan dengan efektif dan memaksimalkan manfaat bagi masyarakat. ABSTRACT The implementation of telecommunication tower management in regional areas often gives rise to various issues, ranging from spatial planning irregularities and licensing problems to social and environmental impacts on the community. Normatively, the regulation of telecommunication tower management has been stipulated in various laws and regulations at both national and regional levels, emphasizing principles of spatial planning, safety, environmental aesthetics, and the protection of public interests. However, empirically, the implementation of these regional regulations still faces numerous challenges in practice. This study employs a qualitative method with a socio-legal approach, examining the gap between legal norms (das sollen) and their actual implementation in society (das sein). The data collection techniques were carried out through interviews, observation and documentation. The data was analyzed by integrating the perspectives of positive law and Siyāsah Tanfīżiyyah, which emphasizes the implementation of government policies in a fair, transparent, and accountable manner. The research results show that the implementation of regional regulations concerning telecommunication tower management has not been optimal. This is reflected in weak supervision by local governments, limited coordination among institutions, and low compliance of business actors with existing regulations. These conditions have led to social conflicts within the community, potential environmental degradation, and disorder in spatial planning. From the perspective of Siyāsah Tanfīżiyyah, the implementation of public policy should prioritize the principles of justice (al-‘adl), public welfare (maslahah), and accountability in managing public affairs. Therefore, strengthening regulations, enhancing supervisory capacity, and fostering synergy among stakeholders are necessary to ensure that policy implementation becomes more effective and delivers optimal benefits to society.

Actions (login required)

View Item