TINJAUAN AL-'URF TERHADAP LARANGAN MENIKAH AKIBAT SUMPAH ADAT AKKEN MUAGHEI BEDAMEI (Studi Pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin Kebuaian Sekampung Limo Mego Kabupaten Lampung Timur)

DIAN, EKA PUTRI (2026) TINJAUAN AL-'URF TERHADAP LARANGAN MENIKAH AKIBAT SUMPAH ADAT AKKEN MUAGHEI BEDAMEI (Studi Pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin Kebuaian Sekampung Limo Mego Kabupaten Lampung Timur). Masters thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (5MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Larangan Larangan menikah akibat sumpah adat Akken Muaghei Bedamei pada masyarakat Lampung Saibatin di Kebuaian Sekampung Limo Mego, Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur merupakan fenomena sosial-budaya yang penting untuk dikaji dalam perspektif hukum Islam melalui konsep „urf sebagai metode istinbāṭ hukum. Tradisi ini merupakan sumpah adat pengangkatan saudara antara dua pihak yang sebelumnya mengalami konflik sebagai bentuk rekonsiliasi guna menciptakan perdamaian, menjaga keharmonisan, serta memperkuat hubungan sosial dalam masyarakat. Sumpah adat tersebut tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga memiliki konsekuensi sosial berupa larangan menikah antar keturunan pihakpihak yang terikat, karena dipandang dapat melanggar kesakralan ikatan adat serta berpotensi menimbulkan konflik dalam tatanan kekerabatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) dengan teori Etnografi yang dipadukan dengan pendekatan ushuliyah, filosofis, dan Antropologi Hukum. Pendekatan etnografi digunakan untuk memahami secara mendalam makna, nilai, dan praktik sumpah adat dalam perspektif masyarakat setempat (emic perspective). Data diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat, tokoh agama, serta masyarakat setempat, dan didukung oleh literatur ilmiah serta dokumen adat yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menilai kesesuaian praktik adat dalam kerangka hukum Islam melalui konsep ‗urf sebagai salah satu metode dalam penetapan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Lampung Saibatin masih mempertahankan tradisi Akken Muaghei Bedamei sebagai warisan budaya yang mengandung nilai moral, sosial, dan kultural. Tradisi ini berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik, mempererat hubungan kekeluargaan, serta menjaga stabilitas sosial dalam masyarakat. Larangan menikah yang timbul dari sumpah adat tersebut dipandang sebagai bentuk penghormatan terhadap kesepakatan perdamaian, sekaligus sebagai upaya preventif untuk menghindari potensi konflik di masa yang akan datang. Hal ini menunjukkan kuatnya peran norma adat dalam mengatur kehidupan sosial, khususnya dalam aspek hubungan kekerabatan dan perkawinan. Namun demikian, dalam perspektif „urf, praktik ini dapat dikategorikan sebagai „urf murakkab, yaitu memiliki dua sisi penilaian. Di satu sisi, termasuk ‗urf ṣaḥīḥ karena mengandung kemaslahatan seperti menjaga perdamaian dan memperkuat solidaritas sosial. Di sisi lain, berpotensi menjadi „urf fāsid apabila melahirkan larangan perkawinan yang tidak sejalan dengan ketentuan syariat Islam, yang secara tegas telah membatasi pihak-pihak yang haram untuk dinikahi. Oleh karena itu, diperlukan reinterpretasi terhadap praktik adat tersebut agar tetap selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam tanpa menghilangkan nilai kearifan lokal yang terkandung di dalamnya, dengan menempatkan larangan tersebut sebagai norma sosial yang bersifat etis, bukan sebagai ketentuan hukum yang bersifat mutlak dan mengikat secara syar‗i. ABSTRACT The marriage prohibition resulting from the Akken Muaghei Bedamei customary oath among the Lampung Saibatin community in Kebuaian Sekampung Limo Mego, Marga Sekampung District, East Lampung Regency, is a significant socio-cultural phenomenon to be examined from an Islamic law perspective using the concept of „urf as a method of legal deduction (istinbāṭ). This tradition involves a customary oath of brotherhood between two parties previously in conflict as a form of reconciliation to create peace, maintain harmony, and strengthen social relations within the community. This customary oath is not merely symbolic but carries social consequences in the form of a marriage prohibition between the descendants of the bound parties, as it is perceived that such unions could violate the sanctity of the customary bond and potentially trigger conflict within the kinship structure. This research employs a qualitative method with a field research design and an ethnographic approach combined with ushuliyah, philosophical, and legal anthropology approaches. The ethnographic approach is used to gain a deep understanding of the meaning, values, and practices of the customary oath from the local community's perspective (emic perspective). Data were gathered through interviews with customary leaders, religious figures, and local community members, supported by scientific literature and relevant customary documents. Data analysis was conducted descriptively and analytically by evaluating the compatibility of the customary practice within the framework of Islamic law through the concept of „urf as a method of legal determination. The results of the study indicate that the Lampung Saibatin community still maintains the Akken Muaghei Bedamei tradition as a cultural heritage containing moral, social, and cultural values. This tradition functions as a conflict resolution mechanism, strengthens family ties, and maintains social stability within the community. The marriage prohibition arising from this customary oath is viewed as a form of respect for the peace agreement and a preventive measure to avoid potential future conflicts. This demonstrates the strong role of customary norms in regulating social life, particularly regarding kinship and marriage. However, from the perspective of „urf, this practice can be categorized as „urf murakkab, possessing two sides of assessment. On one hand, it includes „urf ṣaḥīḥ because it contains benefits (maslahah) such as maintaining peace and strengthening social solidarity. On the other hand, it has the potential to become „urf fāsid if it creates a marriage prohibition that is inconsistent with the provisions of Islamic Sharia, which strictly limits the parties who are forbidden (haram) to be married. Therefore, a reinterpretation of this customary practice is required so that it remains aligned with the principles of Islamic law without eliminating the local wisdom values contained therein, by positioning the prohibition as an ethical social norm rather than an absolute legal provision that is binding under Sharia.

Actions (login required)

View Item