ANALISIS KLAUSULA BAKU TENTANG DENDA MEMBAWA MAKANAN DAN MINUMAN DARI LUAR PADA RUMAH MAKAN MAKNYUSS KOTABUMI LAMPUNG UTARA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Diajeng, Sri Mulyati (2026) ANALISIS KLAUSULA BAKU TENTANG DENDA MEMBAWA MAKANAN DAN MINUMAN DARI LUAR PADA RUMAH MAKAN MAKNYUSS KOTABUMI LAMPUNG UTARA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH. Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (3MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya klausula baku mengenai larangan membawa makanan dan minuman dari luar yang disertai ketentuan denda sebesar Rp50.000 pada Rumah Makan MakNyuss Kotabumi Lampung Utara. Klausula tersebut merupakan aturan yang ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha dan diberlakukan kepada seluruh konsumen yang menggunakan layanan rumah makan. Keberadaan klausula baku tersebut menarik untuk diteliti karena berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Klausula Baku mengenai denda membawa makanan dan minuman dari luar pada Rumah Makan MakNyuss Kotabumi Lampung Utara serta menganalisisnya dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan mengkaji fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan menghubungkannya dengan teori klausula baku serta prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Klausula Baku mengenai denda membawa makanan dan minuman dari luar dicantumkan dalam bentuk pemberitahuan yang dapat diketahui oleh konsumen sebelum melakukan transaksi. Klausula tersebut dibuat sebagai upaya menjaga kepentingan usaha, mencegah kerugian, menjaga kualitas produk, dan menciptakan ketertiban di lingkungan rumah makan. Namun, dalam praktiknya denda sebesar Rp50.000 tidak selalu diterapkan kepada konsumen yang melanggar dan lebih berfungsi sebagai sarana preventif serta edukatif agar konsumen mematuhi aturan yang berlaku. Ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, klausula bakuiv tersebut pada dasarnya diperbolehkan karena mengandung tujuan kemaslahatan (maslahah) dan tidak bertentangan dengan prinsip muamalah. Selain itu, klausula tersebut tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun kezaliman selama disampaikan secara terbuka, diketahui oleh konsumen, dan diterapkan secara proporsional. Dengan demikian, klausula baku mengenai denda membawa makanan dan minuman dari luar pada Rumah Makan MakNyuss Kotabumi Lampung Utara dapat dinilai sesuai dengan prinsip keadilan (al-'adl), kerelaan para pihak (an-taradhin), dan kemaslahatan dalam Hukum Ekonomi Syariah. ABSTRACT This research is motivated by the existence of a standard clause concerning the prohibition of bringing outside food and beverages, accompanied by a fine of IDR 50,000 at MakNyuss Restaurant, Kotabumi, North Lampung. The clause is unilaterally established by the business owner and applies to all consumers who utilize the restaurant's services. The existence of such a standard clause is worthy of examination because it relates to the rights and obligations of both parties in a transaction as well as its conformity with the principles of Islamic Economic Law. This study aims to examine the implementation of the standard clause regarding fines for bringing outside food and beverages at MakNyuss Restaurant, Kotabumi, North Lampung, and to analyze it from the perspective of Islamic Economic Law. This research is a field research employing a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation. The collected data were analyzed using descriptive qualitative methods by examining the facts found in the field and relating them to the theory of standard clauses and the principles of Islamic Economic Law. The findings indicate that the standard clause concerning fines for bringing outside food and beverages is displayed in the form of a notice that can be seen by consumers before engaging in transactions. The clause was established as an effort to protect the restaurant’s business interests, prevent financial losses, maintain product quality, and ensure order within the restaurant environment. However, in practice, the IDR 50,000 fine is not consistently imposed on consumers who violate the rule and primarily serves as a preventive and educational measure to encourage compliance with the restaurant’s regulations. From the perspective of Islamic Economic Law, the standard clause is generally permissiblevi because it aims to achieve public benefit (maslahah) and does not contradict the principles of Islamic commercial transactions (muamalah). Furthermore, the clause does not contain elements of riba (usury), gharar (uncertainty), or injustice, provided that it is communicated transparently, understood by consumers, and applied proportionally. Therefore, the standard clause concerning fines for bringing outside food and beverages at MakNyuss Restaurant, Kotabumi, North Lampung, can be considered consistent with the principles of justice (al-'adl), mutual consent (an-taradhin), and public benefit (maslahah) in Islamic Economic Law.

Actions (login required)

View Item