POLITIK LINGKUNGAN DALAM IMPLEMENTASI PENGELOLAAN SAMPAH STUDI PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Yandi, Rianto Ramadhan (2026) POLITIK LINGKUNGAN DALAM IMPLEMENTASI PENGELOLAAN SAMPAH STUDI PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMPUNG BARAT. Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

PDF Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat dalam perspektif politik lingkungan dengan menggunakan teori Ekologi Politik Piers Blaikie. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas pejabat Dinas Lingkungan Hidup, pemerintah pekon, serta masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan sampah. Analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, coding, thematic analysis, dan triangulasi sumber untuk menjamin validitas temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Kabupaten Lampung Barat masih menghadapi berbagai kendala meskipun telah didukung oleh Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 dan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018. Hambatan utama meliputi keterbatasan infrastruktur persampahan, minimnya armada pengangkutan, keterbatasan anggaran operasional, distribusi layanan yang belum merata, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan sampah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan antara regulasi dan implementasi dipengaruhi oleh relasi kekuasaan, alokasi sumber daya, dan kapasitas kelembagaan yang belum optimal. Berdasarkan perspektif ekologi politik, keberhasilan pengelolaan sampah memerlukan penguatan tiga pilar utama, yaitu kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, komitmen anggaran yang berkelanjutan, dan partisipasi masyarakat yang aktif. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian political ecology dengan menunjukkan bahwa persoalan sampah tidak hanya merupakan masalah teknis, tetapi juga berkaitan erat dengan tata kelola lingkungan, distribusi sumber daya, dan keadilan ekologis di tingkat daerah.ABSTRACT This study aims to analyze the implementation of waste management by the Environmental Agency (Dinas Lingkungan Hidup/DLH) of West Lampung Regency from the perspective of environmental politics using Piers Blaikie’s Political Ecology theory. The research employs a qualitative case study approach through in-depth interviews, field observations, and document analysis. Research informants consisted of officials of the Environmental Agency, village government representatives, and local community members involved in waste management activities. Data were analyzed through data reduction, coding, thematic analysis, and source triangulation to ensure the validity and credibility of the findings. The results indicate that waste management in West Lampung Regency continues to face significant challenges despite being supported by Regional Regulation No. 15 of 2013 and Regent Regulation No. 48 of 2018. Major obstacles include inadequate waste management infrastructure, limited waste transportation fleets, insufficient operational budgets, unequal distribution of waste collection services, and low levels of community participation in waste management programs. The findings reveal that the gap between policy and implementation is influenced by power relations, resource allocation, and institutional capacity. From a political ecology perspective, effective and sustainable waste management requires the strengthening of three key pillars: institutional capacity, sustainable budget commitment, and active community participation. This study contributes to the political ecology literature by demonstrating that waste management is not merely a technical issue but also a matter of environmental governance, resource distribution, and environmental justice at the local level.

Actions (login required)

View Item