IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH WAY KANAN PASAL 28 NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Way Kanan)

ABIZAR, FIKRI YULIO (2026) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH WAY KANAN PASAL 28 NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Way Kanan). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (4MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian beserta lahan penyangga kawasan yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Way Kanan Pasal 28 Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan? Dan Bagaimana Persepektif Fiqh Siyasah Terkait Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Way Kanan Pasal 28 Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan? Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). sifat penelitian yang digunakan adalah deskriftif analisis, yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan, di interpretasikan, dan selanjutnya disimpulkan dalam penelitian. Dan berupa sumber-sumber hukum islam serta perundangundangan. Data yang didapat kemudian sebagai rujukan untuk selanjutnya dianalisa secara sistematis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Way Kanan berperan aktif dalam menjalankan kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). dinas pertanian berfokus pada: Pengendalian alih fungsi lahan agar sawah tidak berubah menjadi lahan non-pertanian. Penyediaan sarana produksi seperti pupuk, irigasi, dan fasilitas pendukung. Implementasi Pasal 28 PERDA Way Kanan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sudah dijalankan oleh Dinas TPHP Kabupaten Way Kanan. Dari sudut pandang Fiqih Siyasah Tanfidziyah, hal ini berarti pemerintah menjalankan kebijakan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat. Kemaslahatan yang dimaksud adalah: mencegah kerusakan lahan dan ancaman terhadap ketahanan pangan. menjaga agar lahan tetap produktif dan berkelanjutan, melindungi masyarakat dari dampak negatif alih fungsi lahan, memastikan kebutuhan pangan masyarakat Way Kanan terpenuhi secara berkesinambungan. Jadi, penerapan perda ini sejalan dengan prinsip fiqih siyasah tanfidziyah karena kebijakan pemerintah dijalankan bukan hanya untuk kepentingan administratif, tetapi juga untuk menolak mudarat dan meraih maslahat demi kesejahteraan pangan masyarakat Kabupaten Way Kanan. ABSTRACT Sustainable Food Agricultural Land—hereinafter abbreviated as LP2B—refers to agricultural land plots, including buffer zones, designated for consistent protection and development to produce staple foods in support of national food self-reliance, security, and sovereignty. The research questions addressed herein are: How is Way Kanan Regional Regulation (PERDA) No. 1 of 2017 (Article 28) regarding the Protection of Sustainable Food Agricultural Land implemented? And what is the *Fiqh Siyasah* (Islamic political jurisprudence) perspective on the implementation of this regulation? This study is a form of field research employing a descriptive-analytical approach—a method involving the collection, organization, explanation, and interpretation of data to draw conclusions. The study utilizes sources from both Islamic law and statutory regulations. The data obtained serves as a reference for subsequent systematic analysis. The research concludes that the Way Kanan Regency Office of Food Crops, Horticulture, and Livestock (TPHP) plays an active role in executing the Sustainable Food Agricultural Land Protection (PLP2B) policy. The agency focuses on controlling land-use conversion to prevent paddy fields from being transformed into non-agricultural land and on providing production inputs such as fertilizers, irrigation systems, and supporting facilities. The Way Kanan TPHP Agency has implemented Article 28 of Way Kanan Regional Regulation No. 1 of 2017. From the perspective of *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* (Islamic administrative governance), this signifies that the government is implementing policies to realize the public interest (*maslahah*). The public interest in this context entails preventing land degradation and threats to food security, maintaining land productivity and sustainability, protecting the community from the negative impacts of land-use conversion, and ensuring the continuous fulfillment of food needs for the people of Way Kanan. Thus, the implementation of this local regulation aligns with the principles of *fiqh siyasah tanfidziyah* (Islamic political jurisprudence regarding executive governance), as the government policy is executed not merely for administrative purposes, but also to avert harm and secure public benefit regarding food welfare for the people of Way Kanan Regency.

Actions (login required)

View Item