IMPLEMENTASI PASAL 7 PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN KELURAHAN RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK DALAM PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH (Studi Di Kelurahan Rajabasa Nunyai Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung)

Siti Khodhijah, Beru Sinurat (2026) IMPLEMENTASI PASAL 7 PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN KELURAHAN RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK DALAM PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH (Studi Di Kelurahan Rajabasa Nunyai Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (5MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Pasal 7 Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak mengatur mengenai kelembagaan pengorganisasian perempuan dan peduli di Kelurahan Rajabasa Nunyai. Latar belakang penelitian in didasarkan pada lemahnya organisasi perempuan dan anak yang ada dikelurahan rajabasa nunyai. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data diperoleh dari pihak kelurahan, Relawan SAPA, PKK, Posyandu, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), serta masyarakat setempat. Analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Pasal 7 Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Penyelenggaraan Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak mengatur mengenai kelembagaan pengorganisasian perempuan dan peduli anak di Kelurahan Rajabasa Nunyai. Telah dilaksanakan melalui keberadaan Relawan SAPA dan organisasi pendukung lainnya. Namun, implementasinya belum berjalan secara optimal karena masih terdapat beberapa kendala, seperti belum terbentuknya forum anak di tingkat kelurahan dan kurangnya partisipasi relawan sapa karena terbatasan peran. Tinjauan Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 7 Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Penyelenggaraan Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak sudah sesuai dimana sudah terdapat organisasi di kelurahan sekaligus memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan, hal ini sesuai dalam prinsip-prinsip Siyasah Tanfidziyah meliputi prinsp keadilan, amanh, kemashlahatan umum dan musyawarah. ABSTRACT Article 7 of Bandar Lampung Mayoral Regulation Number 10 of 2023 concerning the Implementation of Women-Friendly and Child-Caring Urban Villages regulates the institutionalization of women's organizations and child-care in Rajabasa Nunyai Urban Village. The background of this research is based on the weakness of women's and children's organizations in Rajabasa Nunyai Urban Village. This research employed a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques included interviews, observation, and documentation. Data sources were obtained from the urban village, SAPA Volunteers, the Family Welfare Movement (PKK), Integrated Health Posts (Posyandu), Community Social Workers (PSM), and the local community. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the implementation of Article 7 of the Bandar Lampung Mayoral Regulation concerning the Implementation of Women-Friendly and Child-Caring Urban Villages regulates the institutionalization of women's organizations and childcare in Rajabasa Nunyai Urban Village. This has been implemented through the presence of SAPA Volunteers and other supporting organizations. However, its implementation has not been optimal due to several obstacles, such as the lack of a children's forum at the village level and the lack of participation of Sapa volunteers due to limited roles. A review of the Siyasah Tanfidziyah (Social and Community Development) regarding the Implementation of Article 7 of the Bandar Lampung Mayoral Regulation concerning the Implementation of Women-Friendly and Child-Caring Villages is in accordance with the existing organization within the village and the provision of protection for vulnerable groups. This aligns with the principles of Siyasah Tanfidziyah, including justice, trust, public welfare, and deliberation.

Actions (login required)

View Item