TINJAUAN SIYĀSAH TANFĪŻIYYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 27 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung

ARPAN, SAPUTRA (2026) TINJAUAN SIYĀSAH TANFĪŻIYYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 27 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung. Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (4MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Administrasi kependudukan merupakan kebutuhan penting masyarakat karena berkaitan dengan pengakuan identitas dan perlindungan hukum sebagai warga negara. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala, seperti prosedur yang panjang, keterbatasan data identitas, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pencatatan kependudukan. Salah satu bagian penting dalam administrasi kependudukan adalah pencatatan akta kelahiran sebagai dasar pengakuan identitas seseorang oleh negara, termasuk bagi anak temuan yang tidak diketahui asal-usul atau keberadaan orang tuanya. Di Kota Bandar Lampung, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa pencatatan kelahiran anak temuan didasarkan pada laporan orang yang menemukan serta dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian. Namun, implementasinya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung masih menghadapi hambatan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat, kendala penggunaan aplikasi Permen Manis, serta proses verifikasi administrasi yang cukup panjang. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pelaksanaan ketentuan tersebut ditinjau dari perspektif Rumusan masalah penelitian ini meliputi bagaimana implementasi Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung serta bagaimana tinjauan Siyāsah Tanfīżiyyah terhadap implementasi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip amanah, ‘adl (keadilan), dan maṣlaḥah (kemaslahatan). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif. Penelitian ini berfokus pada penggalian data secara langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh gambaran yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis dengan mengaitkan temuan lapangan terhadap perspektif Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2023 pada dasarnya telah berjalan sesuai ketentuan normatif melalui penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP), pemanfaatan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), serta pelayanan tanpa pungutan biaya. Namun demikian, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat keterbatasan sumber daya manusia (SDM), kendala teknis sistem, dan rendahnya pemahaman sebagian masyarakat. Ditinjau dari perspektif ABSTARCT Population administration is an important necessity in society because it is related to the recognition of identity and legal protection as citizens. However, in practice, there are still various obstacles, such as lengthy procedures, limited identity data, and the low level of public understanding regarding population registration. One important aspect of population administration is birth certificate registration as the basis for state recognition of a person's identity, including abandoned or found children whose origins or parents are unknown. In Bandar Lampung City, this provision is regulated in Article 27 paragraph (1) of Bandar Lampung City Regional Regulation Number 4 of 2023, which states that the registration of the birth of a found child is based on a report from the person who found the child and must be accompanied by an Official Police Investigation Report. However, its implementation at the Department of Population and Civil Registration of Bandar Lampung City still faces obstacles, such as the lack of public understanding, difficulties in using the Permen Manis application, and lengthy administrative verification processes. These conditions raise questions regarding the effectiveness of the implementation of the regulation when viewed from the perspective of

Actions (login required)

View Item